JOGJA – Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud RI, Mustaqhfirin Amin mengatakan, pemerintah memprediksi sampai lima tahun mendatang sedikitnya ada peluang lowongan kerja untuk lulusan SMK mencapai 14 juta orang. Terbanyak, tenaga kerja yang dibutuhkan adalah ahli dibidang produksi pertanian, bidang, otomotif, dan elektronik. Sedangkan untuk setor jasa yaitu travel, tata boga, dan wisata
“Selain itu ada juga peluang bagi lulusan insinyur, perawat, arsitek, tenaga survei, praktisi medis, dokter gigi, akuntan, dan tenaga pariwisata,” kata Mustaqhfirin ketika mengisi seminar bertema Kebijakan dan Program Pengembangan SMK untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean di Kampus UAD, Sabtu (13/8).

Hanya, peluang tersebut belum sepenuhnya mendapat respon positif dari para kepala sekolah dan guru sekolah vokasi. Alasannya, selama ini banyak kepala sekolah yang kurang peka terhadap informasi dan tidak segera memperbaiki pola manajemen sekolah yang baik.

“Saat ini banyak SMK masih tertatik-tatih. Banyak sekolah dan guru yang perlu mengembangkan dan memperluas pengetahuannya,” jelasnya.

Pengetahuan yang dimaksud adalah para guru perlu mengubah sistem pengajaran dan materi pengajaran. Sedangkan pola manajemen yang diharapkan pemerintah adalah kepala SMK banyak menjalin kerjasama dan komunikasi dengan industri dan perusahaan yang akan membutuhkan tenaga kerja dari lulusan SMK.

“Manajemen SMK harus berubah, tidak itu-itu saja. Bila tidak maka akan kalah dengan negara lain. Sebab, saat ini sudah masuk pasar bebas Asean,” terang Mustaqhfirin.

Selain itu, para kepala SMK harus bertanggung jawab terhadap kualitas peserta didiknya. Apabila ada lulusan SMK yang belum bekerja maka sudah menjadi tanggung jawab untuk mencarikan pekerjaa. “Kepala sekolah harus bisa memaparkan hasil didikannya kepada pelaku dunia usaha. Jika sekolahnya ada jurusan memasak, maka perlu dijelaskan siswa jurusan masak dapat memasak sejumlah eneka masakan,” terangnya.

Rektor UAD, Kasiyarno mengatakan, masih banyak masalah pendidikan vokasi di Indonesia, baik fasilitas maupun SDM. Keberadaan Politeknik di setiap provinsi belum banyak diminati masyarakat. “Itu karena banyak sekolah vokasi belum bisa mengikuti perkembangan industri,” kata Kasiyarno.

Selain itu, SDM guru pun masih terbatas. Banyak tenaga didik di SMK berasal dari pendidikan akademik. Padahal, guru yang mengajar di SMK seharusnya berasal dari perguruan vokasi. “Keberadaan program studi S2 Vokasi UAD salah satunya menjembatani kebutuhan sekolah vokasi. Sehingga lulusan S2 Vokasi sesuai dengan harapan masyarakat,” jelas Kasiyarno. (ama/dem)