BAHANA/RADAR JOGJA ONLINE

PITULASAN : Bupati Sleman Sri Purnomo, Plt Sekda Sleman Iswoyo Hadiwarno, Asisten III Joko Handoyo dan Direktur RSUD Sleman Joko Hastroyo berada di satu tim dalam lomba bakiak memeriahkan HUT ke 71 Kemerdekaan RI di Stadion Tridadi, Jumat (12/8).
SLEMAN – Meskipun sudah memiliki landasan hukum UU No 6/ 2014 Tentang Desa, penarikan sekretaris desa (Sekdes) yang kini dijabat PNS di Sleman belum dilakukan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman beralasan untuk menerapkan kebijakan itu masih harus menunggu payung hukum peraturan daerah.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Iswoyo Hadiwarno masih akan menunggu Perda yang mengatur jabatan perangkat desa. Saat ini, pembahasan perda masih dalam proses jaring pendapatan. “Keputusan bari bisa dibuat kalau payung hukum sudah ada,” jelas Iswoyo kepada Radar Jogja, Jumat (12/8).

Saat disinggung soal jabatan setelah penarikan, Iswoyo menolak memberikan tanggapan. “Kami belum membicarakan ke tahap itu,” jelasnya
Ketua Komisi A DPRD Sleman Hendrawan Astono mengakui persoalan status sekdes memang menjadi polemik. Sebab Sekdes yang diangkat bupati, tidak ingin ditarik ke pemkab, tetapi tetap di desa. “Alasannnya, kapasitas mereka hanya mampu di desa, untuk pemkab merasa tidak mampu,” jelasnya.

Hal ini diketahui saat melakukan public hearing, soal pembahasan perda tersebut. Padahal, jika mengacu pada peraturan, semua sekdes yang statusnya PNS sudah tidak lagi di desa, namun ditarik pemkab. Di Sleman dari 86 desa, 38 Sekdes di antaranya PNS yang diangkat bupati. Lainnya PNS yang berasal dari Pemkab.

Dengan penarikan sekdes, sebenarnya bisa menjadi solusi bagi pemkab yang sekarang terus kekurangan PNS. Ini agar tidak menimbulkan pro kontra. Untuk menyelesaikan iniharus ada win-win solution. Jika Sekdes tetap menginginkan di desa, konsekuensinya mereka tidak lagi menjadi PNS.Tetapi kembali menjadi warga sipil.

Padahal Sekdes tersebut, masih mengantongi dua surat keputusan (SK), yaitu SK pengangkatan Sekdes dari kepala desa (Kades) dan SK PNS dari bupati. “Karena itulah sekarang kami terus mencari solusi agar tidak merugikan salah satu pihak,” jelasnya.

Hendrawan menambahkan selain membahas soal status Sekdes, dalam perda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, juga membahas soal pengangkatan dukuh atau kepala dusun (kadus). Sesuai dengan UU, baik untuk pemilihan dusun maupun sekdes dan perangkat desa lainnya dengan pemilihan.

Kabag Pemdes Pemkab Sleman Mardiyana pun enggan untuk menjelaskan lebih jauh nasib Sekdes. “Pemkab belum bisa memastikan apakah segera akan menarik ke pemkab atau masih mempertahankan di desa,” tandasnya. (bhn/din/ama)