SLEMAN – Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) masih menjadi primadona bagi warga miskin di Kabupaten Sleman. Terlebih, layanan Jamkesda dinilai lebih mudah dibanding Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS). Namun, dalam pelaksanaannya, Jamkesda justru menyisakan banyak persoalan bagi Pemkab Sleman. Salah satunya, tunggakan iuran yang mencapai Rp 23,1 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Mafilindati Nuraini membenarkan, bagi sebagian warga, layanan Jamkesda dinilai lebih baik. Itu lantaran warga langsung bisa memperoleh layanan kesehatan begitu tercatat sebagai pendaftar. Meskipun, saat mendaftar sudah dalam kondisi sakit. Hal itu diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2010 mengenai Jaminan Kesehatan.

Kebijakan ini pula yang menyebabkan jumlah peserta Jamkesda membengkak. Imbasnya, anggaran yang harus dibayarkan oleh pemerintah ikut naik. Menurut Linda, sapaan akrabnya, jumlah peserta Jamdesda tahun ini sebanyak 127.556 jiwa. Melonjak 130 persen dibanding tahun lalu.

“Kenaikan peserta penerima bantuan iuran (PBI) ini masuk kategori warga miskin dan rentan miskin,” jelasnya kemarin (14/8).

Regulasi juga mengatur adanya peningkatan pelayanan kesehatan bagi peserta dengan kondisi penyakit yang sudah kronis. Bahkan, jumlah pengobatan dengan biaya cukup tinggi tersebut semakin pesat. Ditambah, pemerintah daerah membayar klaim dengan sistem paket, berdaasarkan penyakit yang diderita pasien (INA CBGs). Hal itulah yang menyebabkan proses pembayaran klaim menunggak.

Guna meminimalisasi tunggakan, Linda berharap perlu adanya perubahan kebijakan. Misalnya, terkait masa aktif peserta setelah mendaftar dan besaran iuran. “Iuran Jamkesda saat ini hanya Rp 10 ribu per jiwa,” jelasnya.

Direktur RSUD Sleman Joko Hastaryo mengatakan, tunggakan dana Jamkesda yang seharusnya diterima lembaganya mencapai sekitar Rp 10 miliar. Hal itu lantaran banyak pemegang kartu Jamkesda berobat di RSUD. “Selama ini RSUD memang menjadi rujukan bagi para pemegang Jamkesda yang ada di Sleman,” tuturnya.

terlebih, seiring penignkatan fasilitas kesehatan di rumah sakit pelat merah itu, jumlah pasien juga lebih banyak. Baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Joko menegaskan, sebagai pelaksana rumah sakit pemerintah, pihaknya harus menomorsatukan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Terlebih, masyarakat dari lapisan bawah (warga miskin).

“Kalau persoalan anggaran, kan, sudah pihak yang membahas dan mengatur. Peran kami memberikan pelayanan terbaik,” ujar dokter senior asal Wukirsari, Cangkringan itu.

Terpisah, Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta sepakat perlunya kajian ulang terhadap regulasi Jamkesda. Namun, tanpa menghilangkan atau mengerdilkan layanan bagi peserta. Apalagi, saat ini masih banyak warga misnin yang belum terdaftar dalam jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dilayani BPJS.

“Revisi perlu dilakukan terutama dari segi kepesertaan dan iuran,” kata politikus PDIP asal Tempel itu.

Dari segi kepesertaan, lanjut Haris, bisa diusulkan aktif setelah seminggu terdaftar. Jadi, bukan langsung aktif begitu terdaftar. Demikian pula tentang biaya iuaran. Haris memint eksekutif menghitung ulang penganggaran Jamkesda dengan disesuaikan kondisi layanan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh rumah sakit.(bhn/yogong)