GUNUNGKIDUL – Rilis data kemiskinan yang selama ini rutin dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dianggap “merugikan” Pemkab Gunungkidul. Ini karena hingga sekarang wilayah ujung timur Provinsi DIJ itu nyaris tidak beranjak dari status daerah minus.

“Oleh karena itu kami akan mengeluarkan rilis analisis kemiskinan partisipastif sebagai pembanding data kemiskinan yang selama ini dirilis oleh BPS,” kata Wakil Bupati Immawan Wahyudi kemarin (14/8).

Immawan menjelaskan, data analisis kemiskinan parsitipatif itu sumbernya langsung dari masing-masing desa. Desa sendiri memperolah masukan kondisi mendekati riil dari perangkat yang ada di setiap padukuhan atau dusun.

“Kemudian data tersebut direkam dan dimasukkan melalui sistem informasi desa atau SID,” kata pejabat yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) itu.

Dikatakan, program SID sudah dilaksanakan oleh seluruh desa di Bumi Handayani. Meski diakui, di antaranya terkendala sumber daya manusia (SDM), namun ke depan kendala yang ada pihaknya berkeyakinan dapat teratasi.

“Oleh karena itu, supaya tidak membingungkan sekarang kami belum berani merilis analisis data kemiskinan partisipatif,” ujarnya.

Immawan menargetkan, tahun ini analisis data kemiskinan partisipatif dapat dikantongi masing-masing desa. Jika semua sudah lengkap dan akurat, data itu kemudian dihimpun dan dijadikan sebagai pembanding BPS.

“Lalu data akan kami ajukan kepada gubernur. Siapa tahu metode yang digunakan pemkab menjadi jalan keluar terkait persoalan data kemiskinan Provinsi DIJ, di mana angka kesejahteraan tinggi tingkat nasonal, namun kemiskinan juga tinggi,” ucapnya.

Dengan demikian, lanjut Immawan, ke depan diharapkan iklim positif dunia pariwisata juga dihitung oleh BPS sebagai salah satu indikator untuk menentukan miskin dan tidak miskin. Karena berdasarkan fakta di lapangan, gairah pariwisata jelas mengubah status sosial masyarakat.

“Dan masing-masing desa memiliki data konkret mengenai hal itu. Hanya saja, selama ini acuan data berikut program pemerintah pusat tetap mengacu dari BPS,” tandas Immawan. (gun/laz/ong)