JOGJA – Rencana perubahan pengelolaan Kantor Taman Pintar dan Dinas Pengelolaan Pasar menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lebih baik ditunda terlebih dulu. Sebab, pemerintah pusat bersama dengan DPR RI akan membentuk Undang-Undang (UU) BUMD.

Jika rencana perubahan pengelolaan itu dipaksakan, dikhawatirkan akan membuat pembahasan Raperda BUMD Taman Pintar dan Pengelolaan Pasar mubazir. “Kalau berbeda, otomatis harus berubah juga. Jika subtansinya yang berbeda, apa tidak harus mengulang dari awal,” tandas anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Sigit Wicaksono, kemarin (14/8).

Pembentukan perda sebagai landasan untuk perubahan BLUD Taman Pintar dan pengelolaan pasar juga harus memperhatikan semua UU di atasnya. Tak hanya karena alasan keduanya tak masuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 18 tahun 2016 saja. “Jika berbeda dengan peraturan yang di atasnya, otomatis perda tidak berlaku,” jelasnya.

Tahun ini, DPD RI telah memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke program legislasi nasional (Prolegnas). Tujuan adanya UU BUMN dan BUMD tersebut untuk membenahi pengelolaan perusahaan berpelat merah selama ini.

“Terutama BUMD. Masih sangat banyak yang pengelolaannya tidak profesional. Model rekruitmen pengelola masih syarat dengan kolusi dan nepotisme,” kata Anggota DPD RI Afnan Hadikusumo.

Senator dari Kauman tersebut menjelaskan, proses awal yang tak profesional berdampak pada kinerja BUMD. Perusahaan tersebut malah menghabiskan uang rakyat dari APBD. “Karena tidak mampu mendapatkan keuntungan. Karena sejak awal orang-orangnya tidak kapabel,” ujarnya.

Kondisi BUMD di Indonesia, lanjutnya, rata-rata memprihatikan. Karena perusahaan tersebut syarat dengan kepentingan politis penguasa di daerah. Kemudian, saat mengelola tak lagi profit oriented. Tapi, justru lebih sering mengakomodasi kepentingan politis. “Perusahaan tersebut akhirnya hidup segan mati pun tak mau,” katanya.

Melihat rata-rata BUMD seperti itu, DPD memasukkan RUU tersebut agar segera dibahas. Ini agar ada perbaikan secara menyeluruh BUMD di Indonesia. “Tahun ini ditargetkan sudah disosialisasikan. Berlaku paling cepat tahun 2018,” jelas mantan anggota DPRD DIJ ini.

Pemkot Jogja tahun ini memaksakan perubahan BLUD Taman Pintar dan Pengelolaan Pasar. Kedua landasan hukum perubahan itu dipaksakan untuk masuk program legislasi daerah tahun ini.

“Amanah dari PP. Tapi, kajian sudah dilakukan untuk Taman Pintar berupa penilaian dari Bagian Organisasi,” jelas Wali Kota Haryadi Suyuti.

Pedoman perubahan pengelolaan Taman Pintar, kata HS, sapaannya, yang paling realistis. Karena layanan sains center dan edukasi ini sudah mampu hidup tanpa suntikan dari APBD. Bahkan, Taman Pintar tiap tahun terus berkembang karena menghasilkan keuntungan Rp 2 miliar. “Kalau pengelolaan pasar akan dikaji dengan mendalam dulu. Karena jelas tidak semua pasar mampu diubah menjadi perusahaan daerah,” tandas HS. (eri/ila/ong)