MAGELANG – Persoalan tapal batas antara kota dan Kabupaten Magelang masih berlangsung. Pemkot Magelang menegaskan, 13 desa yang selama ini menjadi polemik merupakan hak Pemkot Magelang. Pemerintah Kabupaten dinilai telah melepaskan 13 desa yang ada di empat kecamatan tersebut pada 1987.

Pelepasan 13 desa masuk Kota Magelang berdasar keputusan hasil rapat paipurna ke dua daerah. Produk hukum yang dimaksud adalah keputusan DPRD Kabupaten Dati II Magelang (DPRD Kabupaten Magelang) dan keputusan DPRD Kotamadya Dati II Magelang (DPRD Kota Magelang). Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Magelang Nomor 6 tahun 1987 tentang Persetujuan Prinsip, sebagian wilayah administrasi kepada Dati II Kota Madya Magelang dalam rangka perubahan batas wilayah.

Ke-13 desa yang rencananya bergabung dengan pemkot berasal dari empat kecamatan di Kabupaten Magelang. Di antaranya, wilayah Kecamatan Tegalrejo. Yaitu, Desa Girirejo, Ngasem, Banyuurip, Purwodadi, dan Glagahombo. Kemudian, Kecamatan Bandongan meliputi sebagian Desa Sidorejo, sebagian Desa Trasan, Banyuwangi, dan sebagian Desa Rejosari.

Selanjutnya, untuk Kecamatan Mertoyudan di antaranya sebagian Desa Bulurejo, sebagian Desa Banjarnegoro, dan sebagian Desa Banyurojo. Sementara dari wilayah utara, yakni Kecamatan Secang. Dua desa yang hendak diserahterimakan saat itu Desa Pancuranmas dan Jambewangi.

Kabag Tata Pemerintahan Pemkot Magelang Catur Budi Fajar mengatakan, semestinya ke-13 desa di Kabupaten Magelang masuk kota jika berdasar pada keputusan DPRD kedua daerah pada 1987. Namun, hingga kini persoalan itu tak kunjung selesai.

“Setelah muncul Surat Mendagri, kemudian soal tapal batas menjadi masalah lagi. Sampai sekarang ini belum selesai,” kata Catur, Senin (15/8).

Ia mengaku telah menjelaskan pada Pemprov Jawa Tengah soal pendapat Pemkot terhadap keputusan tahun 1987. Berbagai produk hukum di era itu juga sudah dipaparkan.

“Sudah kami jelaskan di sana (Semarang). Artinya tentang dokumen kami sudah komplet dari tahun 1997. Kalau masalah UU Nomor 17 Tahun 1950 adalah dasar pendirian daerah, bukan menyangkut batas-batas spesifik,” jelasnya.

Selain keputusan DPRD Kabupaten Magelan, pada 1987 juga muncul surat keputusan DPRD Kota Magelang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Persetujuan Penerimaan Sebagian Wilayah Administrasi Dati II Kabupaten Magelang dalam rangka perubahan batas wilayah administrasi kabupaten dan Dati II Kota Madya Magelang.

Keputusan tersebut ditindaklanjuti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan mengeluarkan Surat Nomor 135/1163/PUOD perihal Perluasan Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Magelang.

Hanya, tiga desa antara lain Desa Mertoyudan, Bulurejo, dan Banyurojo yang awalnya hanya sebagian masuk kota. Di dalam surat tersebut tertulis utuh bergabung.

Sekda Kota Magelang Sugiharto mengatakan, banyak dokumen soal batas wilayah ini. Namun, sampai sekarang pemkot tetap merujuk pada Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Magelang Nomor 6 Tahun 1987 tentang Persetujuan Prinsip, sebagian wilayah administrasi pada Dati II Kota Madya Magelang dalam rangka perubahan batas wilayah.

“Setelah turun Surat Mendagri ini, pihak Kabupaten Magelang minta agar kembali pada kesepakatan tahun 1987. Kami tidak minta secara utuh (tiga desa bergabung dengan Kota Magelang),” jelasnya.

Hingga pada tahun 1993 muncul Surat Bupati Magelang Nomor 090/1263/16/1993 tertanggal 30 Oktober 1993 pada DPRD Kabupaten Magelang. Surat tersebut prinsipnya, Pemkab Magelang tetap berpegang pada Keputusan DPRD Dati II Magelang Nomor 6 Tahun 1987 tertanggal 15 September 1987.

“Sampai saat ini Keputusan DPRD Kabupaten Magelang, Keputusan DPRD Kota Magelang tahun 1987, dan Surat Bupati Magelang tahun 1993 itu tidak pernah dicabut,” katanya.

Selanjutnya, pada 2007 pernah diadakan kesepakatan antara pemkot dan Pemkab Magelang. Kesepatan Nomor 11 Tahun 2007 dan Nomor 01/perj/II/2007 tertanggal 23 Januari 2007 tentang Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah antara Pemkot dan Pemkab Magelang. Namun kesepakatan kerja sama tersebut berlaku sampai Desember 2007 dan sampai sekarang tidak pernah diperpanjang.

Setahun kemudian, pada 2008 muncul berita acara pelacakan batas daerah antara kabupaten dan Kota Magelang yang ditandatangani Sekda Kota Magelang dan Plt Sekda Kabupaten Magelang saat itu.

“Keluar Surat Nomor 135.3/540/III/2008 dan Nomor 35/941/B/01/2008 tertanggal 22 November 2008. Di dalam surat inilah yang mengatakan tentang batas wilayah timur, barat, dan utara sudah selesai, sementara sisi selatan belum (sepakat),” ungkapnya.

Sugiharto menjelaskan, khusus surat yang ditandatangani dua sekda tersebut memiliki dasar kesepakatan 2007 yang sudah kadaluwarsa. Dengan demikian, ia menilai putusan surat ini gugur. Karena dasarnya sudah habis masa berlaku sejak akhir 2007.(ady/hes)