BANTUL – Rencana pembangunan gedung baru DPRD Bantul ternyata masih sangat prematur. Selain terbentur biaya besar yang belum mampu dipenuhi pemkab, perluasan area gedung parlemen menuai banyak kritik masyarakat. Belakangan terkuak jika rencana pengembangan gedung DPRD terkendala ketersediaan lahan.

Menurut Hanung, rencana pengembangan gedung parlemen membutuhkan lahan seluas sekitar delapan ribu meter persegi. Selain untuk satu bangunan utama dan dua gedung sayap, masih ada pendopo dan halaman. Serta area parkir dan kantin. Menurut Hanung, jika hanya untuk bangunan inti kebutuhan lahan hanya sekitar separo dari estimasi total kebutuhan lahan. “Saya sudah lihat masterplannya,” ungkap Hanung kemarin (17/8).

Melihat kondisi tersebut Ketua DPRD Hanung Raharjo meminta pemkab tak memaksakan diri. Baginya, kebutuhan gedung baru belum begitu mendesak. Dia juga menganggap gedung parlemen yang ada saat ini masih layak.

Jika realisasi dipaksakan menyesuaikan masterplan, Hanung menegaskan bahwa lahan tersedia tidak mencukupi. Di sisi utara gedung DPRD memang ada lapangan bola voli. Juga kompleks pertokoan di sebelah selatannya . Meski sarana tersebut digusur untuk perluasan area gedung dewan tetap belum cukup. Masih butuh penambahan lahan. Menurutnya, satu-satunya opsi adalah dengan membeli tanah di belakang kompleks gedung DPRD. “Itu kalau pemiliknya bersedia,” ucapnya.

Andai opsi ini berjalan pun, besar kemungkinan masih ada persoalan lain. Sebab, hingga kemarin belum ada pembicaraan resmi dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengenai berbagai persoalan teknis. Dan dampak atas realisasi pembangunan gedung baru. Belum lagi tentang relokasi sementara untuk berkantor para wakil rakyat. “Ini yang belum ada solusinya. Tentu saja kami butuh kantor pengganti selama proses pembangunan gedung baru berjalan,” tegasnya.

Masalah lain, lanjut Hanung, terkait kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit. Itu belum termasuk potensi berkurangnya dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat untuk APBD 2017. “Lebih baik pemkab mengutamakan prioritaskan program-program yang memang dibutuhkan,” tandas Hanung.

Kabid Cipta Karya DPU Bantul Yudo Wibowo mengakui adanya kendala lahan untuk pengembangan gedung baru DPRD. Sesuai masterplan, bagian basement memang direncanakan untuk area parkir. Tapi, kapasitasnya hanya mampu menampung sekitar 28 unit kendaraan roda empat. Karena itu butuh lahan lain yang lebih luas untuk parkir.

Dia juga membenarkan pernyataan ketua dewan tentang kemungkinan relokasi sementara kantor wakil rakyat selama pengerjaan proyek. “Memang beluma da solusinya,” kata dia.

Pada bagian lain, Yudo menjelaskan, konsep pintu keluar masuk gedung baru didesain mirip kantor parlemen di pusat. Akses pintu masuk tidak hanya dari depan. Melainkan juga bisa melalui dari sisi belakang. Konsep itu juga mengharuskan adanya penambahan luas lahan. (zam/yog/ong)