KULONPROGO – Rencana pemberian ganti rugi kepada warga terdampak bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon diundur. Hal itu disebabkan karena terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 34/2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan, yang berlaku setelah 30 hari diundangkan.

‘’Kalau jadwal awal, kompensasi rencananya diberikan pada 22 Agustus 2016. Namun belakangan turun PP itu, sehingga harus ditunda sementara. Sebenarnya kami sudah siap melakukan pembayaran,” kata Humas Proyek Pembangunan Bandara Kulonprogo dari PT Angkasa Pura I, Didik Catur, kemarin.

Dijelaskan, mundurnya pembayaran kali ini secara tidak langsung memberi kesempatan kepada warga untuk mendapatkan keringanan pajak. Jika tetap diberikan sesuai jadwal, maka warga masih dibebani pajak.

“Dengan keluarnya PP itu, kompensasi yang diberikan bebas pajak alias tidak kena pajak. Jadi pembayaran rencana baru akan mulai dilakukan 14 September-6 Oktober 2016,” jelasnya.

Terkait mekanisme pembayaran, akan dilakukan seperti tahap-tahap awal sosialisasi yakni dengan pencairan di setiap desa. Tim, nantinya akan membuat jadwal pencairan di masing-masing desa. Dana itu akan ditransfer ke rekening warga melalui tiga bank BUMN yang telah ditunjuk.

Didik belum tahu berapa anggaran yang harus dibayarkan kepada warga. Hanya bisa dipastikan akan membengkak karena ada beberapa perubahan dan warga yang awalnya menolak menjadi mau dan minta diukur.

“Sedangkan dana bagi warga yang belum bersepakat akan ditempatkan di rekening bank dititipkan di pengadilan. Dana sudah siap, kalau ada kabar dana belum siap itu hanya isu tidak benar. Jadwalnya tidak mundur pun dananya kami sudah siap,” tegasnya.

Mengenai ground breaking, Didik belum bisa memastikan. Karena semuanya masih harus menunggu proses pembayaran lahan selesai dahulu.

Rencana awal pembayaran untuk lahan PAG milik Kadipaten Puro Pakualaman dan petani penggarap. Baru setelah selesai kepada warga terdampak pemilik sertifikat tanah.

Salah seorang warga penggarap lahan PAG, Sumantoyo mengungkapkan, dirinya belum tahu adanya pengunduran jadwal pembayaran ini. Jika kemudian mundur, mestinya tidak perlu terjadi jika tim sudah siap.

Karena sejak awal aturan pembebasan pajak sudah disampaikan dalam sosialisasi. “Mestinya kan tepat waktu, karena di awal sudah disampaikan bebas pajak,” ungkapnya.

Sumantoyo berharap, Kadipaten Puro Pakualaman segera memutuskan besaran kompensasi ganti rugi kepada warga penggarap tanah PAG. Apakah akan diberikan sepertiga, seperempat atau seberapa, harus keluar sebelum pembayaran.

Meskipun nanti berapa nilai nominalnya juga belum tahu. “Kami sudah beberapa kali komunikasi dengan Pakualaman, tetapi belum ada kepastian besarannya,” katanya. (tom/iwa/ong)