JOGJA – Penataan dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) terhadap Stasiun Tugu bakal mengorbankan beberapa perkantoran dan kios milik pedagang. Pemkot Jogja pun telah menyiapkan lahan untuk relokasi Kantor Kecamatan, Koramil, dan Polsek Gedongtengen.

“Lahannya sudah siap. Ada di bekas Universitas Proklamasi (Jalan Dagen, Gedongtengen, Red),” ujar Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti di sela upacara HUT ke-71 Kemerdekaan RI kemarin (17/8).

HS, sapaannya, menjelaskan penyiapan lahan itu tidak hanya untuk kecamatan. Nantinya di atas lahas bekas kampus Unprok tersebut akan dibangun juga Koramil dan Polsek. “Semuanya akan dipindah. Sudah ada kesepakatan,” jelasnya.

Tak hanya lahan untuk perkantoran. Pedagang di sebelah selatan stasiun yang masuk cagar budaya itu juga bakal tergusur. Padahal, pedagang itu selama ini mengantongi Kartu Bukti Pedagang (KBP) dengan dibuktikan pembayaran retribusi.

“Lahan (relokasi pedagang) masih kami inventarisasi. Saya baru akan koordinasikan dengan dinas-dinas terkait setelah 17 Agustus,” katanya.

Bapak dua anak ini menegaskan, penataan kawasan Tugu tetap harus mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan. Salah satunya keberpihakan PT KAI terhadap pedagang. “Kami sudah tegaskan ke KAI tidak boleh ada penggusuran,” tandasnya.

Karena tak ada penggusuran, kata HS, otomatis pihaknya harus menyiapkan lahan pengganti. Nah masalah lahan inilah yang masih terus dibicarakan dengan PT KAI. “Apakah tetap di sana dengan ukuran dan tempat yang berbeda. Atau lahan lain, itu masih kami bicarakan lebih intensif dengan PT KAI,” jelasnya.

Hal itu tentu menjadi kabar menggembirakan bagi pedagang. Sekitar 50-an yang selama ini mengantongi KBP dan membayar retribusi tiap bulan itu menolak untuk digusur.

“Dari Pasar (Dinas Pengelolaan Pasar) malah menariki retribusi lagi,” ujar Ketua Paguyuban Manunggal Karso Rudi Triwarna.

Rudi mengungkapkan, selain tarikan retribusi yang kembali aktif dari Dinlopas, pihaknya juga diberikan lampu hijau untuk memperpanjang KBP. Beberapa pedagang yang sudah habis masa berlaku KBP-nya tetap bisa mengurus perpanjangan.

“Kami masih berpedoman dengan pernyataan Pak Wali, tidak ada penggusuran. Yang ada hanya penataan,” katanya.

Kepala Dinlopas Kota Jogja Maryustion Tonang menambahkan, penarikan retribusi itu adalah amanah perda. Sebab, keberadaan pedagang di sana diakui di perda. “Kalau tidak ditarik retribusinya, kami malah melanggar perda,” katanya.

Di Perda No 3 Tahun 1992 tentang Pasar, di dalam Pasal 7 disebutkan Pasar Kembang masuk dalam pasar umum, selain 22 pasar umum yang lain. (eri/laz/ong)