JOGJA – Bus bekas Transjogja milik Pemkot Jogja akhirnya dilelang. Rencananya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) akan melelang bus yang bermasalah tersebut pada 25 Agustus nanti.

Kepala Seksi Inventarisasi Perlengkapan Dinas Bangunan, Gedung, dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Jogja Dyah Windyanarti menjelaskan, dari 20 bus yang akan mereka lelang tersebut, 15 bus mati. Cat bus sudah banyak yang terkelupas. Perawatan yang dilakukan DBGAD hanya sekadar menghidupkan mesin bagi bus yang masih bisa hidup.

“Yang mati ya dibiarkan saja. Saat kami ambil dari kandang Transjogja pada 2013 lalu juga sudah mati. Kami membawanya dengan ditarik,” jelas Dyah di Balai Kota Jogja, kemarin (18/8).

Dia menegaskan, rata-rata kondisi bus memang sudah tak layak. Selama dua setengah tahun lebih, bus tersebut hanya mangkrak dan terparkir di Kantor UPT Uji Fisik Dishub Kota Jogja. “Di Uji KIR, hanya untuk tidur pengamen juga,” katanya.

Selain mesin mati, kondisi cat bus juga banyak yang mengelupas. DBGAD sama sekali tak melakukan perawatan untuk perbaikan mesin maupun fisik. Karena pertimbangan bus tersebut juga tak bisa dimanfaatkan dengan melihat serah terima pinjam pakai dari Pemprov DIJ.

Kondisi bus yang memprihatinkan tersebut, lanjut Dyah, juga karena persyaratan penghapusan aset daerah seperti bus maksimal 35 persen. Ini sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. “Rata-rata kondisi busnya hanya 28 persen sampai 29,5 persen,” ujarnya.

Melihat kondisi bus tersebut, DBGAD telah menentukan nilai limit untuk bus bekas Transjogja. Bus tersebut akan dilelang mulai Rp 41,6 juta hingga Rp 42,9 juta. Harga tersebut, sesuai dengan hasil penilaian tim appraisal yang melihat berdasarkan kondisi fisik bus.

Total dari lelang ini, pemkot bisa meraup keuntungan. Terlebih, bus tersebut merupakan hibah dari Kementerian Perhubungan 2007 silam. Ditargetkan, pendapatan dari lelang tersebut bisa mencapai Rp 844,4 juta.

Lelang bus eks Transjogja tersebut sebetulnya diagendakan tahun lalu, namun belum bisa terealisasi. “Sekarang, muncul Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru yang bisa dijadikan dasar kuat untuk melakukan lelang,” kata Kepala DBGAD Kota Jogja Hari Setya Wacana.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, pemindahtanganan barang selain tanah atau bangunan dengan nilai hingga Rp 5 miliar dilakukan atas persetujuan wali kota dan dewan. “Nilai yang dimaksud adalah nilai wajar. Setelah dilakukan transaksi, nilai eks bus Transjogja tersebut kurang dari Rp 5 miliar sehingga tidak perlu persetujuan dewan,” katanya. (eri/ila/ong)