SLEMAN – Pelajar yang menikah akibat hamil di luar nikah bukan berarti bakal kehilangan hak pendidikannya. Mereka tetap berhak memeroleh pendidikan sebagaimana mestinya. Hanya, tak lagi melalui jalur formal. Melainkan di jalur pendidikan nonformal. Ketentuan itu berdasarkan aturan bagi pelajar sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Sleman Arif Haryono mengatakan, setiap siswa di sekolah formal wajib menyandang status belum menikah. Siswa yang hamil di luar pernikahan berarti melanggar tata tertib sekolah.

Kendati demikian, pemerintah tetap tak melarang mereka memperoleh pendidikan secara layak. “Siswa yang memperoleh dispensasi nikah bisa mengakses pendidikan melalui kejar paket yang diselenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKB),” jelas Arif kemarin (18/8).

Di sekolah nonformal, mereka dapat mengatur jadwal belajar sendiri. Sebab, kegiatan belajar di PKBM tidak seperti di sekolah formal yang waktunya padat dan mengikat. “Biasanya, seminggu ada tiga kali pertemuan kelompok belajar,” lanjutnya.

Di pendidikan nonformal mereka juga tetap mendapat ijazah kesetaraan, yang sama fungsinya dengan ijazah dari sekolah formal. Arif melihat anak-anak usia sekolah yang menikah karena hamil cenderung mengalami dilema.

Menurutnya, cara belajar siswa tersebut menjadi tidak fokus karena harus memikirkan kehamilan dan suami. Apalagi jika siswa bersangkutan melahirkan bayi. Perhatian mereka akan lebih fokus menimang anak ketimbang belajar.

Pada bagian lain, Arif menyesalkan banyaknya sekolah yang tidak melaporkan persoalan murid-murid yang sudah menikah. Hal itu bukan tanpa alasan. Sebab, para orangtua sering kali merasa malu melaporkan kejadian tersebut ke pihak sekolah. Akhirnya, siswa mengundurkan diri dari sekolah tanpa alasan jelas.

Arif sangat prihatin atas maraknya dispensasi nikah yang terjadi di kalangan pelajar. Padahal, upaya pencegahan pernikahan dini sudah dilakukan melalui pendidikan karakter, agama, serta imbauan akan bahaya pergaulan bebas. “Kami mewanti-wanti kepada orangtua untuk melakukan pengawasan terhadap anak ketika di luar jam sekolah. Komunkasi orangtua dan sekolah juga sangat penting,” tegasnya.

Ketua PKBM Sekar Melati Sunaryo mengatakan, saat ini masih sedikit jumlah penerima dispensasi nikah yang memanfaatkan sarana belajar di PKBM. Bahkan, dalam setahun ini hanya ada dua siswi yang menimba ilmu di lembaganya. “Semuanya sudah melahirkan,” katanya.

Diakui, remaja melahirkan cenderung enggan melanjutkan sekolah. Selain karena malu, biasanya terjadi perubahan sikap yang lebih tertutup dalam bergaul.

PKBM Sekar Melati menyelenggarakan kejar paket B dan C dengan total siswa 60 orang. Dari jumlah itu, sebagian besar merupakan siswa drop out (DO) dari sekolah formal. (bhn/yog/ama)