SLEMAN – Sebagaimana di Bantul, Sumber Radar Jogja di Sekretariat Daerah Pemkab Sleman menyebutkan, pembentukan SOTK baru dengan semangat efisiensi kinerja dan anggaran sepertinya sulit terwujud. Sebaliknya, yang akan terjadi justru penggemukan organisasi dengan banyak lembaga setingkat eselon dua. Menariknya, sebagian pejabat justru “bersaing” agar bisa memimpin lembaga dengan predikat tipe A. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), misalnya.

Sempat tersiar kabar bahwa DPKAD seharusnya bergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), sehingga menjadi tipe A. Belakangan muncul kabar, Dispenda tetap berdiri sendiri sebagai lembaga tipe B. Sedangkan DPKAD akan pecah menjadi dua. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Aset Daerah. “Ternyata itu juga urung terjadi. DPKAD tetap. Tapi yang seharusnya menjadi tipe B sedang ‘diusahakan’ supaya bisa menjadi tipe A, namun unit layanan pengadaan (ULP) pindah ke sekretariat,” ungkap sumber yang namanya enggan dikorankan.

Lalu Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi. Informasi yang didengarnya, lembaga pimpinan Untoro Budiharjo itu akan dipecah menjadi tiga dinas dengan kategori tipe C. Sementara di lingkungan sekretariat daerah, topik pembahasan paling menarik justru di bagian humas. Ada wacana bagian humas melebur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Diskominfo merupakan pecahan dari Dinas Perhubungan dan Kominfo. “Ini bisa jadi rancu. Karena peran humas itu lebih krusial.

Humas membawa misi kepentingan bupati dan harus bisa mengakomodasi semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Jadi, seharusnya lebih tepat jika tetap berada di bawah sekretariat daerah,” ujar sumber yang mengaku punya kedekatan dengan pejabat tinggi di lingkaran bupati Sleman.

Bagian humas, lanjut dia, tak sekadar sebagai corong pemerintah. Tapi lebih dari itu. Bukan sebatas melakukan pencitraan, tapi harus mengelola isu-isu publik, sehingga bisa tercipta suasana nyaman dan kondusif. “Fungsi dan kewenangan itu tak akan optimal jika humas terkungkung di bawah dinas tertentu,” tegasnya.

Sebelumnya, Kabag Organisasi, Setda Sleman Susmiarto mengaku cukup kesulitan menata SOTK baru karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Hal itu terjadi sebagai dampak moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), yang sudah berlangsung beberapa tahun.

Sementara, Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta mendesak agar eksekutif segera merombak SKPD demi efektivitas dan peningkatan kinerja pegawai, sekaligus efisiensi anggaran. “Untuk menyikapi keterbatasan SDM harus dilakukan penggabungan bidang yang beban kerjanya tidak terlalu besar,” usulnya. (bhn/yog/ama)