JOGJA-Rencana pengadaan pemakaman massal untuk warga Kota Jogja belum juga terealisasi. Padahal, bagi keluarga yang mendapatkan musibah kematian kini harus merogoh kocek dalam-dalam. Itu setelah ada kenaikan harga bedah bumi di wilayah ini. “Sudah direncanakan sejak tahun lalu. Tapi di APBD 2016 dan APBD Perubahan juga tidak muncul,” tandas Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Agung Damar Kusumandaru kemarin (18/8).

Pihaknya sebenarnya sudah memasukkan urusan ini sebagai salah satu prioritas pembangunan tahun ini. Salah satunya juga dipicu adanya kenaikan harga bedah bumi pemakaman. “Di Jetis sudah ada yang mengeluh, karena sampai Rp 4 juta,” ujar Agung.

Harga tersebut, lanjut Agung, memang wajar jika melihat tempat pemakaman di Kota Jogja yang terbatas. Rata-rata harga hanya sekadar untuk bedah bumi sudah mahal. Itu belum untuk biaya sewa setiap tahun. Sebab, di beberapa pemakaman jika tidak membayar sewa akan digusur. “Kalau yang mampu biasanya memiliki tempat pemakaman keluarga sendiri di luar kota. Tapi, itu pun tidak banyak,” jelasnya.

Politikus dari PAN ini mengungkapkan, pengadaan makam ini sebenarnya sudah masuk perencanaan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja. Itu pun sudah mereka dorong agar bisa direalisasikan tahun ini. Awal tahun silam, mereka menargetkan pengadaan makam ini sudah selesai ditahap detail engineering desain (DED). “Tahun ini bisa pengadaan tanah,” lanjutnya.

Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Cristiana Agustiani menilai, tidak hanya soal biasa mahal, pengadaan pemakaman sebenarnya salah satu pelayanan terhadap masyarakat. “Pelayanan bukan hanya soal kesehatan saat masih hidup saja. Kalau warga Kota Jogja sudah mati, apa terus tidak disiapkan tempatnya,” kata Skrikandi dari Partai Gerindra ini.

Dari hasil kajian yang telah dilakukan awal, untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman, dengan pengadaan lahan baru. Sebab, optimalisasi lahan yang sudah tak memungkinkan dengan melihat kondisi yang ada.

Pengadaan lahan ini, melibatkan empat instansi di lingkungan Pemkot. Selain Bappeda, masih ada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), dan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem).

Setiap instansi memiliki tugas sendiri yang saling berkaitan. Bappeda mematangkan kajian, Dinsosnakertrans menyediakan data warga kurang mampu sebagai prioritas, Kimpraswil menghitung kebutuhan lahan serta Tapem melakukan pengadaan lahan.

Berdasarkan data Dinsosnakertrans Kota Jogja, angka kematian mencapai 2.700 orang per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 800 orang di antaranya merupakan penduduk dari keluarga miskin.

Pemkot hanya memiliki empat areal pemakaman yang berada di Kecamatan Wirobrajan, Mantrijeron, Mergangsan, dan Tegalrejo. Keempat makam tersebut sudah tidak ada yang kosong hingga beberapa tahun terakhir.

Warga kota selama ini beralih ke pemakaman umum yang ada di perkampungan maupun pemakaman keluarga. “Kami masih menunggu hasil kajian. Semangatnya tetap pengadaan lahan. Tinggal nanti di mana lahannya?” ujar Kepala Dinsosnakertans Jogja Jogja Hadi Mochtar. (eri/din/ong)