Ilustrasi/Radar Jogja Online
BANTUL– Mutasi jabatan besar-besaran hampir pasti terjadi di lingkungan Pemkab Bantul dan Sleman. Namun, Bupati Bantul Suharsono dan Bupati Sleman Sri Purnomo agaknya harus bersabar jika ingin merombak kabinet kerja di jajaran masing-masing. Meski kran kewenangan melakukan pergeseran jabatan telah terbuka, dua kepala daerah itu tetap harus menunggu pembentukan struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru selesai. Itu merujuk amanat pemerintah pusat. SOTK baru harus selesai paling lama akhir Agustus.

Sekretaris Daerah Bantul Riyantono khawatir bakal banyak muncul kelemahan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) SOTK, yang terkesan buru-buru. “Karena kejar tayang,” ucap Toni, sapaannya kemarin (18/8).

Meski pada Agustus sudah dengan SOTK yang baru, Toni menyatakan, tidak akan ada perubahan dengan APBD 2016. Komposisi APBD 2016, baik murni maupun perubahan tetap mengacu dengan SOTK lama. “Kalau dipaksakan prosesnya lama,” lanjutnya.

Menurut Toni, desain APBD dengan SOTK baru bisa direalisasikan pada 2017. Karena itu, Toni melihat kebijakan pergeseran jabatan di lingkungan pemkab idealnya direalisasikan sekitar Desember 2016. “Memang bisa (melantik sekarang). Tapi kalau dilantik sekarang kan muspro. Nanti harus melantik lagi,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Bantul Sudarto mengatakan, ada sejumlah rangkaian yang harus dilalui sebelum kebijakan mutasi jabatan digulirkan. Salah satunya menunggu SOTK baru.

Diakui, pihaknya kelabakan menyikapi kebijakan pemerintah pusat tersebut. Sebab, raperda ini rencananya baru dibahas pada 2017. “Karena ditarget harus diterapkan pada akhir Agustus, raperda SOTK terpaksa dimasukkan dalam daftar program pembentukan peraturan daerah 2016,” ungkapnya. (zam/yog/ama)