MUNGKID – Polemik tapal batas wilayah Kabupaten dan Kota Magelang mendapat beragam reaksi masyarakat. Bahkan, warga Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan terbelah dua.

Muncul sikap pro dan kontra. Sebagian warga ada yang menginginkan desa mereka tetap ikut wilayah Kabupaten Magelang. Sebaliknya, sebagian yang lain berharap masuk Kota Magelang.

“Kami belum bisa menentukan sikap resmi terkait polemik ini. Kalau dari obrolan, sebagian besar warga tetap ingin seperti posisi sekarang. Artinya, desa ini tetap menjadi bagian Pemkab Magelang,” ujar Kepala Desa Banjarnegoro Hamid Bajuri kemarin (18/8).

Hamid menyerahkan penentuan status desa kepada warganya. “Mau masuk Kota Magelang monggo, sebagai desa di Kabupaten Magelang, ya, monggo,” lanjutnya.

Kendati demikian, pernyataan Hamid menyiratkan titik berat lebih condong ke Kabupaten Magelang. Itu tak lepas kondisi warga Desa Banjarnegoro saat ini, dengan tingkat kemiskinan sedang. Diakui, Banjarnegoro masih butuh kucuran dana desa dari pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. “Jika menjadi kelurahan seperti di Kota Magelang tidak lagi mendapatkan dana desa,” jelasnya.

Desa Banjarnegoro berpenduduk sekitar 11 ribu jiwa, dengan sekitar 3.200 kepala keluarga (KK). Mereka tersebar di 11 dusun dan 19 RW. Dari jumlah itu, sekitar 50 persen penduduknya miskin. Mayoritas warga bekerja sebagai buruh dan petani.

“Selama ini desa kami masih menerima bantuan dari berbagai sumber. Seperti bantuan gubernur, aspirasi, dan dana desa dengan total bantuan berkisar Rp 1 miliar. Banyak warga setiap tahun menjadi sasaran bantuan bedah rumah,” ungkap Hamid.

Belakangan, Hamid justru mempertanyakan feedback yang bakal diperoleh jika Banjarnegoro bergabung dengan Kota Magelang. Terlebih dengan status perangkat desanya. Termasuk pengelolaan aset desa.

Sadikan, 81, salah seorang tokoh masyarakat Banjarnegoro, berpandangan lain. Sesepuh desa itu menilai persoalan administrasi kependudukan setempat akan lebih tertata jika bergabung dengan Kota Magelang.

Menurutnya, persoalan tapal batas sudah muncul sejak lama. Sejak dirinya menjabat perangkat Desa Banjarnegoro pada 1987, persoalan tersebut juga sempat mencuat. Berkaca dari letak geografis Banjarnegoro, Sadikan merasa lebih sreg jika desanya bergabung dengan kota. “Lebih dekat bagi warga untuk mengurus keperluan administrasi kependudukan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, masalah tapal batas kembali mencuat belakangan ini. Bahkan, perkara tersebut menarik minat Nanang Kristiono, alumnus S2 Universitas Diponegoro, Semarang, yang mengangkatnya sebagai bahan tesis pada 2008. Dia mengungkap wacana perluasan wilayah Kota Magelang.

Tesis berjudul “Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya)” itu menyebut, ada 13 desa di Kabupaten Magelang yang diwacanakan bergabung dengan Kota Magelang.

Namun, seiring berjalannya waktu, Pemkab magelang meninjau ulang wacana tersebut. Menyusul adanya surat dari Mendagri (saat itu dijabat Rudini) yang menyatakan bahwa Desa Mertoyudan, Bulurejo, dan Banyurojo secara utuh dialihkan menjadi wilayah Kota Magelang berdasarkan Surat Mendagri No 135/1163/PUOD tertanggal 1991.

Ke-13 desa yang rencananya bergabung dengan Pemkot berasal dari empat kecamatan di Kabupaten Magelang. Antara lain, Girirejo, Ngasem, Banyuurip, Purwodadi, dan Glagahombo (Kecamatan Tegalrejo); Sidorejo, sebagian Trasan, Banyuwangi, dan sebagian Rejosari (Bandongan); Bulurejo, sebagian Banjarnegoro, dan sebagian Banyurojo (Mertoyudan); serta Pancuranmas dan Jambewangi di Kecamatan Secang. (ady/yog/ong)