JOGJA – Tahapan pemilihan wali kota (Pilwali) Jogja 2017 sudah mulai. Meski belum memasuki tahapan penetapan, dugaan berbagai pelanggaran sudah mulai. Salah satunya soal netralitas PNS.

Peluang pelanggaran netralitas PNS di pilwali kali ini jauh lebih besar daripada 2011 silam. Karena tahun ini akan ada dua calon dari petahana dan satu PNS yang maju, jika konstelasi tidak berubah sampai penetapan.

“Kami sangat sadar akan peluang pelanggaran tersebut. Makanya kami mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi,” jelas Komisioner Panitia Pengawas (Panwas) Kota Jogja Pilkeska Hiranurpika kemarin (19/8).

Pika, sapaannya, menjelaskan sejak tahun lalu sebenarnya sudah ada surat edaran dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Kami sudah ingatkan kembali masyarakat di Kota Jogja. Adanya Surat Edaran No B/2355/M.PANRB/07/2015 yang menegaskan netralitas ASN dan larangan penggunaan aset pemerintah dalam pemilihan kepala daerah serentak,” tandasnya.

Larangan ASN ini, sudah sangat detail diatur. Di antaranya, yang termuat dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat (b) dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ketentuan lebih jelas tentang netralitas ASN dan sanksinya terdapat dalam Pasal 4, angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” katanya.

Sesuai UU tersebut, PNS dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon wali kota dan wakil wali kota Kota Jogja. “Larangannya jangan bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana dan pencari dana,” jelasnya.

Selain itu, di UU itu sangat tegas melarang penggunaan fasilitas yang terkait jabatan dalam kegiatan kampanye. Juga membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Ketua Badan Pengawaa Pemilu (Bawaslu) DIJ Muhammad Najib memastikan, kerja sama sudah mereka lakukan kepada Inspektorat. “Tinggal koordinasi saja,” jamin Najib. Ia menegaskan, masyarakat bisa ikut mengawasi pelakaanaan pilwali. (eri/laz/ong)