MUNGKID – Pemprov Jateng telah memberikan waktu ke Pemkab dan Kota Magelang untuk menyelesaikan perkara tapal batas. Waktu untuk mediasi dibatasi hingga Kamis (18/8) lalu. Namun demikian persoalan itu juga tidak kunjung selesai. Kedua belah pihak tetap bersikukuh mempertahankan argumentasinya masing-masing.

Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan, pemkab telah memilih salah satu dari empat opsi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyelesaian masalah tapal batas. Dari empat pilihan itu, pemkot juga diberi kesempatan yang sama untuk memilih.

“Dalam rapat yang berlangsung di provinsi beberapa waktu lalu, kami sudah sampaikan bahwa kami memilih satu dari empat opsi yang ditawarkan Kemendagri. Di situ ada seluruh tim penegasan batas wilayah, Pemprov Jateng, Pemkot, dan Pemkab Magelang,” kata bupati kemarin (19/8).

Dalam rapat itu pemkab juga memaparkan kronologis serta proses penegasan batas wilayah. Pemkab meminta Pemkot Magelang untuk konsisten menjalankan amanat Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Wilayah. Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pemkot dan pemkab juga berpegang pada aturan itu ketika menentukan batas wilayah di sisi barat, utara, dan timur antara kedua daerah.

Plt Sekda Kabupaten Magelang Agung Trijaya menuturkan, pada 2008 lalu Pemkab dan Pemkot Magelang sepakat dalam penentuan batas wilayah di tiga sisi. Yang kemudian tertuang dalam berita acara pelacakan batas wilayah dengan ditandatangani Sekda Kota dan Kabupaten Magelang.

“Dengan penandatangan berita acara itu oleh kedua sekda menunjukkan bahwa pembahasan yang sudah disepakati adalah penegasan batas wilayah. Bukan perluasan,” kata Agung.

Ia mengatakan, penentuan batas wilayah di tiga sisi ketika itu menggunakan dasar dokumen peta ricikan desa lama (menitplan). Dokumen ini juga dipergunakan oleh Pemkab Magelang untuk menentukan batas di sisi selatan.

“Ketika menentukan batas di sisi barat, utara, dan timur dengan menggunakan peta ricikan desa lama, pemkot setuju-setuju saja dan sepakat. Giliran menentukan batas di sisi selatan mereka menolak, malah minta perluasan wilayah,” urainya.

Perluasan wilayah, jelas sudah keluar dari konteks pembahasan seharusnya. Untuk itu, Pemkab Magelang mengambil sikap tetap menolak tegas perluasan wilayah.

Berdasarkan data di Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Magelang, munculnya pembahasan penegasan batas wilayah terjadi pada 2001 silam. Ketika itu pemkot mengirim surat ke Bupati Magelang berisi permintaan penegasan batas wilayah.

Permintaan itu baru direspons sekitar tahun 2007. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama (MoU) Kota dan Kabupaten Nomor 11 Tahun 2007 dan Nomor 01/PERJ/I/2007 tentang Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah antara Pemkot Magelang dengan Pemkab Magelang. Dengan kesepakatan untuk melaksanakan penegasan batas wilayah. Surat ini, menurut Sekda, tidak memiliki batas waktu, sehingga masih bisa dijadikan dasar pembahasan selanjutnya.

Setahun kemudian, pada 2008, pembahasan kedua pihak berujung pada kesepakatan dalam berita acara pelacakan batas wilayah yang ditandatangani sekda kota dan kabupaten. Isi dari berita acara itu adalah kesepakatan batas wilayah pada sisi barat, utara, dan timur.

Untuk menyelesaikan kesepakatan yang sudah dibuat, pembahasan kembali dilanjutkan untuk menentukan batas di sisi selatan. Pada tahap ini pemkot menolak menggunakan dokumen yang sama seperti sebelumnya dan meminta perluasan wilayah. (ady/laz/ong)