SLEMAN – Perubahan kelembagaan besar-besaran bakal terjadi di lingkungan kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman. Perubahan itu didasarkan pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Plt Kabag Organisasi Pemkab Sleman Heri Dwi Kuryanto menyebutkan, saat ini tengah disusun perombakan susunan organisasi tata kerja (SOTK). “Hari ini kami menggelar rapat finalisasi untuk selanjutkan diserahkan bupati dan DPRD Senin (22/8) mendatang,” kata Heri sebelum menggelar rapat finalisasi SOTK di Ruang Rapat Bupati Sleman kemarin (19/8).

Dari informasi yang dihimpun, terdapat sejumlah kelembagaan yang nantinya akan berubah. Seperti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) yang rencananya akan dipecah. Dinas Perhubungan serta Dinas Komunikasi dan Informatika akan berdiri sendiri.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi pun kabarnya juga akan dipecah. Dengan pemecahan dinas ini, salah satu bidang akan ada yang dileburkan dengan Dinas Pasar. “Dinas Pasar memang sepertinya akan digabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan,” jelas Heri.

Sedangkan Kantor Pengendalian Pertahanan Daerah (KPPD) akan digabung dengan Bidang Permukinan Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukimam (DPUP). Sementara bagian pemerintahan desa (pemdes) dilebur ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa. Sementara itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang disebut-sebut bakal dipisah.

Heri memastikan bahwa SKPD tersebut nantinya menjadi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata.
Kabag Hukum Pemkab Sleman ini menjelaskan, hasil perombakan itu, nantinya akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) untuk dibahas dan dijadikan peraturan daerah (Perda).
Perombakan struktur kelembagaan ini
mengacu pada beberapa hal.

Di antaranya 
kemampuan keuangan daerah, sarana prasarana (sapras) dan sumber daya manusia (SDM). “Meskipun ada perombakan kelembagaan, untuk pelayanaan kepada publik tetap diprioritaskan. Untuk itu, pencermatan dan berbagai kajian serta pertimbangan menjadi dasar dalam pembahasan SOTK ini,” jelasnya.
Dia mengatakan, DPRD memiliki waktu satu bulan untuk pembahasan raperda kelembagaan baru. “Agustus sudah dapat ditetapkan menjadi perda. Sehingga tahun 2017 sudah bisa diterapkan,” sambungnya.

Soal belum dijadwalkannya raperda SOTK dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2016, Heri menyatakan, sesuai aturan jika ada raperda yang belum diagendakan tetap diperbolehkan, raperda susulan ini masuk dalam propemperda komulatif. “Karena itu, adanya raperda ini tidak mengubah program yang sudah ada,” jelasnya.

Ketua DPRD Sleman Haris Sugiharta mengatakan, untuk pembahasan raperda SOTK, pada prinsipnya dewan siap. Untuk itu, setelah draf raperda diterima, segera akan membentuk panitia khussus (pansus) raperda SOTK. (bhn/din/ong)