BANTUL – Satu langkah lagi polemik status uang pengembalian dana hibah Persiba tampaknya bakal klir. Ini menyusul keluarnya surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat Kemendagri yang diterima Bupati Bantul Suharsono pekan lalu merekomendasikan bahwa uang pengembalian dana hibah Persiba sebesar Rp 11,6 miliar, boleh dikembalikan kepada penyetornya yakni HM Idham Samawi.

“Suratnya sekitar empat hari lalu saya terima. Boleh (dikeluarkan),” jelas Suharsono saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Bantul (19/8).

Kendati sudah ada titik kejelasan, Suharsono mensyaratkan satu rekomendasi lagi, yakni rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIJ. Suharsonoberasalan adanya sejumlah persyaratan ini berdasar hasil konsultasi dengan sejumlah pihak. Antara lain, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ dan pakar hukum dari UGM. “Sesuai permintaan saya, untuk melepas harus ada syarat dari Kemendagri dan BPK,” tandasnya.

Sebagai pemangku kebijakan, Suharsono menegaskan dirinya tidak akan menghalangi dikeluarkannya uang pengembalian yang ngendon sekitar dua tahun di rekening kas daerah ini. Bahkan Suharsono berjanji bakal membantu Idham Samawi selaku penyetor untuk mendapatkan kembali uangnya. “Pokoknya saya mendukung penuh untuk mengembalikan uang Pak Idham. Sebagai senior saya yang saya hormati,” ungkapnya.

Sikap permisif Suharsono ini bukan tanpa alasan. Sebab, tak ada alasan apapun bagi pemkab untuk menahannya. Lagi pula keberadaan uang ini rutin menjadi catatan BPK.

“Mben wes urusane. Ngopo ditahan-tahan. Wong juga bukan uang saya kok,” lanjutnya.

Bila rekomendasi BPK keluar dalam waktu dekat, Suharsono memperkirakan uang pengembalian dapat dikeluarkan pada APBD Perubahan 2016. Kendati begitu, Suharsono tetap akan meminta persetujuan dari DPRD Bantul melalui mekanisme rapur. “Biar semua transparan,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pertengahan bulan lalu tim Itjen Kemendagri berkunjung ke pemkab. Selama tiga hari tim ini menggali data sekaligus menelaah berbagai data terkait status uang yang disetorkan bekas Ketua KONI Bantul HM Idham Samawi ke rekening kas daerah pada awal Maret 2014 lalu.

Kedatangan mereka juga sebagai respons atas lamanya keberadaan uang Rp 11,6 miliar ngendon di rekening kas daerah. Pemkab tak berani mengutak-atik, apalagi membelanjakannya. Lantaran belum ada status hukumnya.

Akhirnya uang ini diletakkan di pos anggaran belanja tak terduga APBD. Problem ini kian rumit setelah Idham Samawi selaku penyetor meminta kembali. Menyusul dikeluarkanya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) perkara dugaan korupsi dana hibah Persiba oleh Kejati DIJ. Di mana Idham Samawi juga dijerat sebagai tersangka.

Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Bantul Endro Sulastomo mengapresiasi iktikad baik bupati Bantul. Dia berpendapat uang pengembalian seharusnya memang dikeluarkan. Apalagi, uang itu ada pemiliknya. Terlebih lagi pemkab tidak dapat membelanjakannya.

“Justru ada apa-apa kalau tidak dikeluarkan, sementara persyaratannya lengkap,” bebernya. Mantan Lurah Wirokerten ini menyarankan bupati segera melayangkan surat permintaan kepada pimpinan DPRD Bantul. Andai berbagai persyaratan pengeluaran telah terpenuhi. “Nanti pasti langsung kami setujui,” tegasnya. (zam/laz/ong)