JOGJA – Dinamika jelang pem-bukaan pendaftaran calon wali kota (cawali) dan calon wakil wali kota dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Jogja mulai memanas. Ini setelah ada du-gaan salah satu cawali tersandung kasus korupsi. Situasi ini bagai-kan dejavu, karena pernah pula mencuat dalam Pilwali Jogja 2011 silam.

Hal itu menimpa bakal calon wali kota Imam Priyono (IP). Saat Pilwali 2011 silam, dia di-duga merugikan negara atas perjalanan dinas fiktif saat menjabat Direktur PDAM Tirtamarta. Meski akhirnya dugaan itu tak terbukti.

Nah, sebulan menjelang pendaftaran cawali dan turun-nya rekomendasi dari DPP PDIP, kasus serupa menimpanya lagi. Kali ini, dia disebut-sebut ter libat dalam dugaan pusaran kasus korupsi penunjukan langsung pengadaan seragam Kontingen Pekan Olahraga Daerah (Porda) 2015 lalu.

IP disebut ikut andil dalam kesa-lahan pengadaan barang seni-lai Rp 639,7 juta tersebut.Kasus tersebut saat ini masih dalam pendalaman penyidik di Polda DIJ. Direktur Reskrimsus Polda DIJ AKBP Antonius Pudjianto saat dihubungi mengatakan, kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Polda DIJ telah memanggil salah seorang saksi dari pe-ngurus KONI Kota Jogja Kus Murbono
“Kalau perkembangan seper-ti apa, maaf saya belum menge-cek lagi proses hukum atas laporan masyarakat tersebut. Saya saat ini masih diklat di Jakarta,” katanya, kemarin (21/8).

Kemunculan nama IP dalam kasus tersebut berawal dari kesaksian Kus Murbono kala diperiksa. Dalam pemeriksa-an itu, Ibon, sapaan Kus Mur-bono, mengatakan, penga-daan tanpa lelang seragam kontingen Porda Kota Jogja itu hasil konsultasi dengan Ketua Kontingen Kota Jogja yang kala itu dijabat IP.

“Beliau (IP, red) menyarankan silakan, sepanjang, pertama tidak fiktif, kedua tidak di-mark up, ketiga harus ada saksi. Ke-mudian berikutnya, jangan ada pelanggaran hukum di situ,” ungkap Ibon.

Saat dikonfirmasi, IP memban-tah terlibat kasus yang kini tengah diproses di Polda DIJ tersebut. IP menegaskan, dia tidak masuk dalam struktur Kontingen Por-da Kota Jogja 2015.

“Saya nggak ada kaitannya sama sekali, lihat di struktur tak ada hubungan sama sekali,” tandas IP.

IP yang telah mengantongi surat tugas dari DPP PDIP un-tuk mencari bakal calon wakil wali kota itu enggan berspeku-lasi kasus ini ada kaitannya jelang Pilwali 2017. Bahkan, dia menolak hadir jika dipanggil penyidik Polda DIJ untuk dimintai keterangan.

“Nggak akan pernah (hadir), secara struktur saya tak ada ke-wenangan sama sekali untuk itu (mengarahkan penunjukan langsung pengadaan seragam atlet),” jelasnya.

Dugaan keterlibatan IP ter-sandung korupsi tak hanya se-kali ini saja. Jelang Pilwali 2011 silam, IP juga sempat diduga melakukan perjalanan dinas fiktif di PDAM Tirtamarta yang dia pimpin. Kala itu berakhir antiklimaks.

Karena, dugaan yang dilayangkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Jogja tak terbukti. Ini setelah auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jogja-karta tak menemukan kerugian negara. Akhirnya, Kejari meng-hentikan penyelidikan karena tak ada unsur perbuatan mela-wan hukum. (eri/ila/ong)