Waspadai Spekulan Tanah dan Properti

JOGJA – Keinginan Presiden Joko Widodo memangkas prosentase Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari lima persen menjadi satu persen tak bisa dihindarkan. Pemerintah daerah tinggal menunggu waktu realisasinya.
Menyikapi kebijakan tersebut, pakar tata ruang kota Retno Pramono ST MSc PhD meminta pemerintah pusat mempertegas regulasi dan memperjelas payung hukumnya. Agar kebijakan tersebut tak hanya menguntungkan salah satu pihak. Lebih dari itu, tetap harus mengakomodasi kepentingan masyarakat kecil. Khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan papan (tempat tinggal).
Pramono menilai, jika kebijakan ini hanya sekadar untuk mendongkrak investasi di daerah dampak yang terjadi justru hanya menguntungkan para spekulan berdana besar. Dirinya beranggapan para spekulan inilah yang sering merusak tata kota dan lingkungan. Melalui pembangunan yang masif tanpa berpikir dampak panjang. Padahal, pembangunan secara masif juga berdampak langsung pada dinamika pasar tanah. Spekulan yang masuk membuat harga-harga tanah tidak terkendali dan semakin susah dijamah masyarakat kecil.

Dicontohkan, pembangunan kompleks perumahan. Beberapa pekerjaan borongan kadang tidak mengedepankan kualitas. Mulai dari penggunaan bahan baku yang di bawah standar, hingga pengolahan saluran limbah yang tidak sesuai. Di sisi lain, perumahan tersebut dijual dengan harga sangat tinggi, sehingga tak mampu dibeli masyarakat berpenghasilan rendah.

“Jadi ada perbedaan antara investor dan spekulan. Di Jepang, investor membangun properti dengan banyak pertimbangan. Sementara spekulan hanya mengejar untung. Ini yang ditakutkan jika kebijakan tersebut diterapkan,” jelasnya.

Lebih jauh tentang regulasinya, Pramono menitikberatkan pada sasaran dan tujuannya. Apakah difokuskan untuk meringankan masyarakat membeli rumah atau menggeliatkan pasar properti. “Kalau untuk tujuan pertama, properti sebagai kebutuhan dasar akan baik sekali. Tetapi uintuk tujuan ke dua menurut saya tidak perlu,” lanjut sekretaris Program Studi Perencanaan Kota dan Daerah, UGM.

Pramono menegaskan, sebelum diterapkan untuk masyarakat, kebijakan hasil olah piker presiden itu harus dikaji lebih dalam. Terutama tentang objek sasaran pemangkasan BPHTB. Terlebih di wilayah Jogjakarta, menurut Pramono, kondisi pembangunan propertinya sudah sangat masif.
Itu pula yang melahirkan moratorium pembangunan hotel dan perumahan. Khususnya di wilayah Kota Jogja dan Kabupaten Sleman.

Pendapat berbeda dilontarkan Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyajarta Dr Y. Sri Susilo SE MSi. Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Jogjakarta itu memandang kebijakan baru presiden justru akan berdampak produktif bagi pemerintah daerah. Diakui, dalam jangka pendek kebijakan tersebut akan mengurangi jumlah pendapatan asli daerah (PAD). Tapi, sangat bermanfaat untuk jangka panjang. ” Ini jadi tawaran menarik bagi investor untuk menanamkan modal mereka. Arus investasi akan berjalan dengan baik,” jelasnya.

Susilo menilai, upaya tersebut mendukung kebijakan deregulasi dan debiroktatidasi, yang telah dilakukan pemerintah pusat. Pemangkasan BPHTB juga terkait dengan 12 paket kebijakan ekonomi dan pemangkasan 3 ribu peraturan daerah demi meningkatkan iklim investasi semakin baik.

Menurutnya, kebijakan baru tentang BPHTB tak akan berpapasan dengan moratorium pembangunan hotel dan perumahan di Kota Jogja dan Sleman. Dalam kasus ini, Susilo melihat kebijakan moratorium lebih disebabkan jumlah hotel yang sudah berlebihan. Penambahan jumlah kamar hotel melebihi permintaan yang ada.

“Menjadikan pasokan meningkat dan melebihi potensi permintaan. Sehingga industri hotel tidak sehat, yang membuat tingkat hunian hotel menjadi under capacity atau di bawah 100 persen,” ujarnya.

Kendati demikian, Susilo sepakat kebijakan BPHTB perlu diimbangi dengan upaya lain. Misalnya, kemudahan dalam birokrasi perizinan dan penghapusan pungutan yang sifatnya tidak resmi.

Selanjutnya catatan kebijakan pemangksan BPHTB harus disertai dan diikuti kebijakan deregulasi dan debirokratisasi. Tujuan dari kedua kebijakan ini untuk memberikan insentif dan daya tarik bagi investor maupun calon investor.

“Saya kira kebijakan BPHTB akan menjadi angin segar bagi dunia investasi. Dengan catatan diawasi peruntukannya dan sistem kerjanya. Jangan sampai justru mengganggu tatanan yang sudah ada,” kata Susilo. (dwi/yog/ong)