Sinkronkan Kebijakan Pusat dan Daerah

Presiden Jokowi meminta para kepala daerah memangkas biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) demi pengembangan properti yang lebih kompetitif dengan negara lain. BPHTB yang saat ini diplot maksimal 5 persen akan dipangkas menjadi hanya 1 persen. Selain itu daerah juga diminta menurunkan pajak dana investasi real estate (DIRE) untuk menggerakkan sektor riil.
KEBIJAKAN dari pemerintah pusat itu disambut baik oleh kalangan pengusaha properti. Hanya, kebijakan pusat ini harus sinkron dengan daerah. Terlebih mengenai penurunan BPHTB yang belum ada kesepakatan dengan daerah.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) DIJ Nur Andi Wijayanto menilai kebijakan tersebut sesuatu yang positif. Hal itu, menurutnya, merupakan salah satu bentuk insentif fiskal yang dikeluarkan pemerintah untuk menggerakkan sektor riil. Khususnya sektor properti di tengah kondisi perlambatan ekonomi saat ini.

“Dengan diturunkannya biaya BPHTB dan PPH untuk DIRE, harapannya geliat sektor properti akan tumbuh,” katanya kepada Radar Jogja, kemarin (20/8).

Meskipun demikian, saat ini mengenai penurunan BPHTB belum ada kesepakatan dengan daerah. Karena hal tersebut tetap menjadi kewenangan daerah, meskipun itu menjadi instruksi pemerintah pusat.

“Iya masih ada kontradiksi karena menyangkut pendapatan asli daerah. Pemerintah inginnya menggerakkan ekonomi dengan pajak diturunkan dan daya beli meningkat,” ujarnya.

Mengenai kondisi tersebut, REI sudah mendapatkan sosialisasi dari Mendagri. Seluruh DPD REI se-Indonesia telah menginventarisasi aturan yang dinilai tidak sejalan dengan nafas pemerintah pusat untuk menggerakan sektor riil. “Termasuk yang ada di DIJ juga sudah kami kirim ke Mendagri,” ungkapnya.

Sektor properti, kata Nur Andi, memang diharapkan menjadi salah satu yang dapat menggerakkan perekonomian di masa sulit. Sebab, di dalamnya akan banyak sektor yang ikut tergerakkan. Dia mencontohkan, dalam pembangunan rumah ada sekitar 150 komponen yang yang saling terkait. “Mulai dari materialnya sampai dengan perbankan juga ikut bergerak,” jelasnya.

Disinggung mengenai moratorium pembangunan apartemen seperti di Kabupaten Sleman, dia mengatakan, telah berdialog dengan Bupati Sleman Sri Purnomo. Satu hal yang disepakati memang perlu landasan hukum untuk pembangunan rumah susun (rusun). Di satu sisi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sleman. Tapi, juga tidak melupakan fungsi lainnya.

“Sleman mempunyai fungsi sebagai daerah penjaga mata air, pertanian, dan ruang terbuka hijau. Tata ruang Sleman untuk pembangunan rumah tidak bisa terus horizontal, nanti lahan habis. Perlu rumah yang sifatnya ke atas,” ungkapnya.

Namun disepakati juga bahwa yang diutamakan adalah rumah susun untuk sektor menengah ke bawah. Hal itu perlu ada landasan hukum yang jelas. Dia juga memaparkan, salah satu pertimbangan mengutamakan hunian untuk menengah ke bawah, adalah melihat pada rasio gini (derajat ketidakmerataan distribusi penduduk) di DIJ yang berada nomor dua Nasional.

“Rata-rata rasio gini Nasional 0,4. Sedangkan di DIJ 0,41. Cuma di bawah Papua yang berada di nomor satu 0,43. Karena itu, salah satu yang kami dorong adalah rusunawa untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” paparnya. (riz/ila/ong)