MAGELANG – Pemkot Magelang menganggarkan Rp 24 miliar untuk pendidikan gratis tahun ini. Pemkot juga mengalokasikan sekitar Rp 8,5 miliar untuk kesehatan gratis bagi warga yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Hal ini disampaikan Sekda Kota Magelang Sugiharto di tengah polemik tapal batas antara Kota dan Kabupaten Magelang. Dikatakan, pemkot memiliki dana untuk memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis kepada warganya.

Pihaknya mengaku sangat siap menerima 13 desa di Kabupaten Magelang jika benar-benar bisa bergabung. “Tapi sampai saat ini, sebelum ada kesepakatan, tidak ada sejengkal tanah maupun satu RT pun yang masuk ke Kota Magelang,” katanya kemarin.

APBD Pemkot Magelang saat ini berkisar Rp 1 triliun. Dengan postur anggaran itu, APBD Kota Magelang cukup untuk mengkover kesehatan dan pendidikan gratis untuk seluruh warganya. “Memang sekarang sudah ada BOS. Di Kota Magelang tidak ada pungutan sedikit pun untuk ini untuk itu,” jelasnya.

Terkait polemik tapal batas, ia berpegang prinsip dengan keputusan DPRD Kabupaten Magelang dan DPRD Kota Magelang tahun 1987. Di mana sudah disepakati bahwa ada 13 desa di Kabupaten Magelang yang diterima ke Kota Magelang. Meski ada berapa desa yang tidak sepenuhnya, seperti Desa Mertoyudan, Bulurejo dan Banyurojo.

Keputusan itu sampai sekarang belum dicabut. Sementara MOU antara Pemkab dan Pemkot pada 2007 silam sudah dinilai tidak berlaku lagi. “Sesuai Pasal 5 MoU itu berakhir pada 31 Desember 2007,” katanya.

MoU itu sebenarnya menindaklanjuti keputusan tahun 1987. Yakni menetapkan batas wilayah 13 desa yang sudah masuk ke Pemkot Magelang dengan wilayah Kabupaten Magelang.

“Dokumen masih tersimpan rapi dan semua tercatat dan kami akan tetap konsisten memedomani keputusan lembaga tertinggi Kota dan Kabupaten Magelang,” jelasnya.

Sebelumnya, Plt Sekda Kabupaten Magelang Agung Trijaya menuturkan, pada 2008 lalu Pemkab dan Pemkot Magelang sepakat dalam penentuan batas wilayah di tiga sisi. Yang kemudian tertuang dalam berita acara pelacakan batas wilayah dengan ditandatangi Sekda Kota dan Kabupaten Magelang.

“Dengan penandatangan berita acara itu oleh kedua sekda, menunjukkan bahwa pembahasan yang sudah disepakati adalah penegasan batas wilayah. Bukan perluasan,” kata Agung.

Ia mengatakan, penentuan batas wilayah di tiga sisi ketika itu menggunakan dasar dokumen peta ricikan desa lama (menitplan). Dokumen ini juga dipergunakan oleh Pemkab Magelang untuk menentukan batas di sisi selatan.

“Ketika menentukan batas di sisi barat, utara, dan timur dengan menggunakan peta ricikan desa lama, pemkot setuju-setuju saja dan sepakat. Giliran menentukan batas di sisi selatan mereka menolak, malah minta perluasan wilayah,” urainya.

Perluasan wilayah, jelasnya, sudah keluar dari konteks pembahasan seharusnya. Untuk itu Pemkab Magelang mengambil sikap tetap menolak perluasan wilayah. (ady/laz/ong)