GUNUNGKIDUL – Pemkab Gunungkidul menggelar sosialisasi penyusunan produk hukum kepada 144 perangkat desa. Sosia-lisasi dilakukan lantaran selama ini dite-mukan kasus peraturan desa justru berten-tangan dengan peraturan di atasnya.

Dalam kesempatan sosialisasi di ruang rapat satu kemarin (22/8), bagian perenca-naan hukum mengingatkan kepada desa untuk lebih teliti membuat peraturan desa.

“Pernah ada kasus, salah satu desa di Sap-tosari. Produk hukum yang dihasilkan ma-sih belum jelas, bahkan ada yang berten-tangan dengan perundang-undangan. Misalnya, pungutan desa hingga jasa jual beli tanah,” kata Kepala Sub Bagian Ran-cangan Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Gunungkidul Fakhrudin.

Menurut Fakhrudin, persoalan tersebut sam-pai ke ranah ombudsman dan akhirnya pera-turan tersebut harus dibatalkan. Dengan keja-dian ini, pihak desa dalam menetapkan pera-turan harus lebih teliti lagi dan tidak asal-asalan.

“Sementara untuk pengawasan, bupati mengharuskan adanya evaluasi terhadap produk hukum yang dimiliki desa. Langkah demikian diambil untuk meminimalisasi adanya pertentangan di dalam aturan yang dibuat,” ujar Fakhrudin.

Secara aturan die-valuasi oleh bupati, namun teknisnya dila-kukan oleh camat. Dalam pelaksanaan lapangan, bagian hukum maupun admi-nistrasi pemerintahan desa tetap membe-rikan bantuan untuk evaluasi.

“Melalui sosialisasi ini pihak desa diberi pemahaman terhadap pembuatan produk hukum yang benar,” ujar Fakhrudin.

Berdasarkan Peraturan Daerah 4/2014 ten-tang Pembuatan Produk Hukum Desa, ada lima peraturan yang harus dibentuk. Aturan ini, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Rencana Pemerintah Desa hingga Pem-buatan Laporan Pertanggungjawaban APBDes.

“Selain produk hukum, desa diberi kewenangan membuat produk hukum lainnya. Namun dalam proses penyusunan harus seuai keten-tuan. Salah satunya aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atas-nya yang lebih tinggi,” kata Fakhrudin.

Peraturan desa harus sesuai aturan dan memiliki tujuan jelas, baik dari sisi manfaat atau kegunaan. Dengan begitu, kasus ser-upa tidak terulang kembali.

Sementara itu, Kaur Umum Desa Krambilsawit, Saptosari, Maryoto menyambut baik kegiatan sosia-lisasi tersebut. Dia makin paham produk hukum desa, mulai dari penyusunan, peng-esahan hingga implementasi terhadap atu-ran yang dihasilkan. (gun/iwa/ong)