JOGJA – Penurunan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2016 sebesar Rp 54,7 miliar berujung pada pemangka-san anggaran. Belanja daerah yang di APBD murni 2016 mencapai Rp 1,888 triliun, turun menjadi Rp 1,853 triliun.

Tapi, penurunan belanja daerah ini tak berpenga-ruh di belanja bantuan sosial dan hibah yang naik Rp 12,2 miliar.

Di pos anggaran belanja hibah malah terjadi kontradiksi. Di APBD murni semula Rp 57,2 miliar. Di APBD Perubahan, hibah malah mengalami kenaikan sebesar Rp 69,2 miliar.

“Ada kenaikan be-lanja hibah untuk hibah RT dan RW,” ujar Wali Kota Haryadi Suy-uti (HS) usai penyampaian nota pengantar APBD Perubahan 2016 kemarin (22/8).

HS menjelaskan, kenaikan belanja hibah itu meru-pakan yang sudah teragendakan. Hal tersebut sudah berlangsung setiap tahun. Sesuai Permen-dagri No 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos.

“Tidak ada kaitan dengan even politik (pilwali). Jadi ini murni hibah dan bansos yang sudah tergagendakan,” tandasnya.

Soal pembagian dana hibah dan bansos tersebut, HS mengaku tak mengetahui dengan detail. Tapi ia memastikan, pencairan dana hibah dan bansos diperuntukkan untuk masyarakat. Untuk anggaran hibah dan bansos RW ini memang besar. Stimulan tiap RW saja dianggarkan Rp 10 juta. (eri/laz/ong)