JOGJA – Presiden Joko Widodo didesak segera turun tangan me-nyikapi kontroversi sabdaraja di Keraton Jogja.

Argumentasi pe-merintah yang menyatakan sab-daraja merupakan masalah inter-nal keratin, telah digunakan orang-orang di sekitar Sultan Hamengku Buwono X melokalisasi masalah dan mempertegas siapa pun tak bisa campur tangan karena men-jadi urusan internal keraton.

“Opini bahwa warga Jogja atau siapa pun tak bisa turut campur, selalu diulang-ulang,” ujar Ketua Forum LSM DIJ Beny Susanto kemarin (22/8).

Beny mengatakan, perlawanan atau penolakan ma-syarakat terhadap sabdaraja dila-kukan dalam koridor tradisi luhur Jawa. Tak ada perusakan, kekerasaan atau tindakan pidana, meski tindakan HB X mengelu-arkan sabdaraja dengan meng-ganti namanya menjadi Hameng-ku Bawono Ka 10 sesungguhnya bukan masalah sederhana.

“Amat serius karena melanggar paugeran adat dan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Ini memicu terjadinya krisis terhadap keistimewaan DIJ,” ingatnya.

Krisis itu telah melahirkan ketim-pangan, kemiskinan dan konflik. Kondisi itu diperparah dengan me-rebaknya hotel, mal, apartemen yang tumbuh bak cendawan di musim hujan.

“Dengan kerendahan hati kami mengimbau Presiden Jokowi segera turun tangan sebelum per-soalan bertambah rumit,” katanya.

Terpisah, mantan Wakil Wali Kota Jogja yang juga Ketua DPW PPP DIJ HM. Syukri Fadholi meng-ingatkan, penolakan masyarakat terhadap sabdaraja bukanlah bentuk rasa benci terhadap sultan.

Justru sikap itu merupakan ke-cintaan masyarakat DIJ. Dasar sultan menyampaikan sabdaraja, kutip Syukri, karena merasa menda-patkan perintah dari Allah. Tindakan sultan itu sebenarnya sama saja memosisikan dirinya seperti nabi yang memperoleh wahyu.

Dalam kesempatan itu, Syukri untuk kali kesekian memperta-nyakan konsistensi dan keteguhan rayi-rayi dalem atau adik-adik sultan menegakkan paugeran. Dia meminta agar rayi-rayi dalem berani melangkah ke de-pan dengan mengambil langkah konkret. (kus/laz/ong)