KULONPROGO – Pemkab Kulonprogo dan Pemkab Purworejo menyusun konsep bersama terkait polemik pungutan ganda di ObjekWisata Hutan Mangrove Pantai Pasir dan Pasir Kadilangu, Temon. Lokasinya berbatasan dengan Desa Jogoboyo, Purwodadi, Purworejo.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan SDA Setda Kulonprogo Triyono menyatakan, sudah melakukan pertemuan untuk membahas permasalah itu. Kulonprogo dan Purworejo belum memiliki Perda pungutan itu.

Komunikasi yang dilakukan mengarah pada kerjasama kedua warga lokasi objek wisata. Jika terjadi kesepakatan, keuntungan bisa dibagi. “Kami mencari konsep yang bisa menengahi,” kata Triyono (23/8).

Koordinasi akan dilakukan lagi pekan depan setelah masing-masing memahami masalah di lapangan. Pemkab Purworejo juga menyatakan masih perlu mengkaji keabsahan pungutan yang dilakukan warga Jogoboyo.

Selain menyusun konsep bersama, Pemkab Kulonprogo tengah mencari solusi yang bisa mewadahi permasalahan pengelolaan objek wisata Mangrove Pasir Mendit dan Kadilangu. Objek wisata mangrove yang dikembangkan terdapat beberapa pungutan.

“Mungkin akan lebih baik jika semua pungutan disatukan agar tidak memicu konflik. Pungutan yang berbeda membuat pengunjung bingung,” kata Triyono.

Sebelumnya, pengunjung mengeluhkan pungutan warga Dusun Kasokan, Jogoboyo, Purworejo. Pungutan dilakukan dengan alasan pengunjung wisata menggunakan akses jalan desa menuju hutan mangrove.

Tokoh Dusun Kasokan, Musbandi menyatakan, pungutan didasarkan Peraturan Desa 11 Agustus 2016 lalu. Pengunjung dipungut Rp 2.000 menuju hutan mangrove.

Pengunjung juga mendapat karcis berlogo Pemkab Purworejo. Menurut Musbandi, pungutan tersebut telah dikoordinasikan dengan pelaku wisata setempat dan tidak ada masalah selama ini. (tom/iwa/ong)