JOGJA- PP 18/2016 cukup berdampak sistemik bagi Pemkot Jogja dan Pemkab Sleman ke depan. Di Kota Jogja ada kendala menghadang perombakan SOTK yang otomatis berdampak pada sejumlah pejabat teras pengisi lembaga baru. Sebab, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti dan wakilnya, Imam Priyono harus menjalani cuti kampanye per 26 September.

Itu artinya, pucuk pimpinan tertinggi di pemkot ada di pundak Sekretaris Pemkot Jogja Titik Sulastri. Besar kemungkinan Titik merangkap jabatan sebagai pelaksana harian (plh) wali kota. Nah, persoalan serius akan muncul seiring pengangkatan dan pelantikan pejabat baru. Sebab, selain pejabat definitif tak berwenang mengangkat pejabat.

“Ini yang ingin kami pertanyakan ke Pemprov DIJ dan pusat. Teknis detailnya nanti bakal seperti apa,” kata Haryadi.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Augusnur meminta eksekutif minta penjelasan lebih jauh mengenai instruksi PP 18/2016. Tak hanya sebatas sinkronisasi kegiatan dan program Pemprov DIJ dan Pemkot Jogja.

“Masalah koordinasi ke pusat juga sangat penting. Jangan sampai Kota Jogja sudah membuat ndakik-ndakik akhirnya dicoret,” ingatnya.(eri/yog/ong)