JOGJA – Sikap berbeda ditunjukkan Pemkot Jogja dalam menerjemahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Jika Pemkab Bantul dan Sleman berupaya kejar tayang menyelesaikan struktur organisasi tata kerja (SOTK) baru, pemkot pilih pasif dan menunggu kajian dari Pemprov DIJ.

Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menegaskan, SOTK yang akan dibentuk nantinya mengikuti struktur kelembagaan baru pemprov. “Karena program dan kegiatan kota, kabupaten, dan (Pemprov) DIJ harus bisa sinergi,” ujarnya kemarin (23/8).

Menurut HS, sapaannya, saat ini pemprov sedang mengonsultasikan draf SOTK kabupaten/kota di DIJ ke pemerintah pusat. Hasil konsultasi itulah yang akan dijadikan pedoman pembentukan SOTK di Kota Jogja.

Secara prinsip, lanjut HS, tak ada banyak perbedaan antara SOTK yang ada di pemprov dengan ketentuan PP. Seperti pemisahan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) menjadi Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Bangunan dan Tata Ruang. Kemudian. Juga pemisahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. “Yang jelas, SOTK yang dibentuk tidak boleh berbeda terlalu jauh dengan DIJ. Ini juga untuk memudahkan fungsi koordinasi,” jelasnya.

Sementara itu, Pemkab Bantul dan Sleman berupaya menuntaskan SOTK baru hingga batas limit 31 Agustus. Bahkan, DPRD di dua daerah itu tancap gas membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) SOTK. Meskipun sejumlah pihak mengakui langkah tersebut menunjukkan ketergesa-gesaan.

Kabag Organisasi Setda Sigit Widodo menyadari bahwa pembahasan raperda tidak akan mendalam. Ada beberapa item yang terkesan prematur. Seperti pembentukan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Terkait hal itu Sigit belum berani berkomentar.

Merujuk nomenklatur lama lembaga tersebut tergabung dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Namun, sesuai rancangan SOTK baru hanya muncul Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe B. Penentuan tipe berdasarkan skoring dari pemerintah pusat.

Anggota Pansus SOTK DPRD Bantul Setiya menyatakan, ada beberapa komposisi dalam draf usulan eksekutif yang harus diubah. “Idealnya, Dispenda berdiri sendiri,” katanya.

Usulan tersebut agar pemkab memiliki mesin pencari uang, khususnya mendongkrak potensi pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Setiya, keberadaan Dispenda cukup krusial. Pertimbangannya, banyaknya kebijakan pemerintah pusat yang kini diserahkan ke daerah. Diantaranya, pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2).

Kendati demikian, mepetnya waktu pembahasan membuat dewan tak bisa mengkaji secara mendalam. “Apalagi, draf yang diajukan eksektutif sangat ekstrem,” ungkapnya.

Sedikit berbeda dengan Sleman. Saat ini sudah ada Dispenda dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). Nantinya, kedua lembaga itu tetap berdiri sendiri-sendiri namun berubah status menjadi badan bertipe B.

“Draf itu belum final. Masih dibahas bersama pansus dewan. Hasilnya seperti apa lihat saja besok (hari ini),” ungkap Plt Sekretaris Daerah Pemkab Sleman Iswoyo Hadiwarno.(eri/zam/bhn/yog/ong)