SLEMAN- Sejumlah kerancuan regulasi pusat berpotensi menghambat pembentukan SOTK baru. Diantaranya mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta rumah sakit umum daerah (RSUD) yang saat ini berstatus badan layanan umum daerah (BLUD).

Plt Sekda Sleman Iswoyo Hadiwarno mengatakan, BPBD dan Kesbangpol untuk sementara berstatus quo hingga ada ketentuan baru dari pusat. Sebab, saat ini keberadaan BPBD dengan undang-undang tersendiri. “Nanti mungkin menunggu peraturan presiden atau regulasi apa dari pusat, baru lembaga itu bisa fix,” jelasnya kemarin.

Terkait Kesbangpol, lanjut Iswoyo, tak bisa berdiri sendiri dengan status kantor. Sebab, PP 18/2016 tak mengatur adanya lembaga kantor. Atau SKPD yang dikepalai oleh pejabat eselon 3. “Itu tidak ada lagi,” tegasnya.

Menurut Iswoyo, kemungkinan besar Kesbangpol berubah menjadi badan. Itu berdasarkan peraturan menteri dalam negeri yang diterimanya sekitar empat hari lalu. Hanya, untuk memastikannya, pemkab tetap menunggu ketentuan lanjutan dari pusat.

Sementara untuk RSUD juga masih menunggu peraturan presiden. Sebab, pada 2009 status RSUD yang semula merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Dinas Kesehatan harus berdiri sendiri dengan status BLUD. Namun, PP 18/2016 mengatur status baru RSUD kembali di bawah Dinas Kesehatan. Padahal, selama ini, dengan status BLUD, RSUD berhak mengelola sumber daya manusia (SDM) sendiri. Termasuk merekrut pegawai tetap BLUD tanpa anggaran pemerintah. “Karena itu kami masih menunggu kepastian dari pusat untuk finalisasi SOTK baru,” ungkap kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) it.

Pada bagian lain Iswoyo memastikan bahwa
SOTK baru sangat berpengaruh pada kondisi keuangan daerah per 2017. Bertambahnya lembaga eselon 2 berimbas pada peningkatan kebutuhan anggaran. Terutama pada pos belanja langsung untuk gaji pegawai. Kendati demikian, hal tersebut belum dibahas lebih lanjut oleh pemerintah daerah yang ada di DIJ. “Itu nanti. Menunggu SOTK baru terbentuk. Kalau “rumahnya” sudah jadi baru bisa dihitung berapa kebutuhan belanjanya. Baik pegawai maupun kegiatan di lembaga tersebut,” jelasnya. (bhn/yog/ong)