GUNUNGKIDUL – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan pertanggungjawban (Lpj) penggunaan dana parpol 2015 belum turun. Padahal, opini BPK tersebut ditunggu karena menjadi syarat pencairan anggaran tahun ini.

Sekretaris Fraksi Golkar Heri Nugroho menyesalkan keterlambatan BPK mengaudit Lpj penggunaan dana parpol. Seharusnya hasil audit segera turun, karena dana parpol terlambat bisa bermasalah.

“Dana bantuan terlambat seperti sekarang pasti mengganggu kinerja dalam menjalankan program kegiatan parpol,” kata Heri kemarin (24/8).

Dana parpol merupakan hak parpol dan ada aturan hukumnya. Kenapa setiap pencairan dana parpol selalu harus menunggu hasil audit Lpj dari BPK dahulu. “Kami berharap segera cair, ini sudah akhir Agustus,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Organisasi Sosial dan Ormas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Gunungkidul, Arkham Mashudi mengakui opini BPK terhadap Lpj parpol 2015 belum turun. “Tahun ini dana parpol belum dicairkan, karena masih menunggu auidit BPK,” kata Arkham.

Lpj bantuan keuangan dipertanggungjawabkan parpol dan diaudit BPK. Hasil audit BPK menjadi syarat pencairan bantuan keuangan parpol tahun angaran berikutnya. Jadi, untuk bisa mencairkan tahun ini, terlebih dahulu harus ada hasil audit BPK tahun lalu.

“Hasil audit dari BPK belum kami terima, mungkin masih berjalan dan belum selesai,” ujarnya.

Audit kali ini lebih lama dibading tahun lalu. Namun dia yakin, dalam waktu dekat hasil audit segera turun sehingga parpol bisa lekas berproses melakukan pencairan. Mekanisme laporan parpol sendiri, LPj parpol harus sudah disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir. (gun/iwa/ong)