JOGJA-Rencana perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Pemkot Jogja akhirnya dikaji serius. Dinas Pengelolaan Pasar (Dinlopas) dan Kantor Taman Pintar yang berbentuk badan layanan umum daerah (BLUD) akhirnya tak akan berubah.

Keputusan ini setelah ada perbedaan pendapat di internal DPRD dan pemkot. Ada yang mendukung dan menolak perubahan tersebut. Alasannya, di PP No 18/ 2016 tentang SOTK, tidak ada penyebutan perubahan pengelolaan kedua lembaga tersebut. “Keduanya batal. Tahun ini Kantor Taman Pintar dan Dinlopas tidak jadi diubah menjadi BUMD,” kata Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kota (Setkot) Jogja Kris Sarjono Sutedjo, kemarin (24/8).

Perubahan kelembagaan Tampin dan Dinlopas tersebut memang bakal langsung dirasakan masyarakat. Pedagang pasar tentunya yang paling merasakan. Karena, selama ini mereka hanya ditarik retribusi setiap bulan. Itu pun hanya murah. Rata-rata Rp 90 ribu.

Seandainya berubah menjadi BUMD seperti di Jakarta dan Surabaya, akan menggunakan sistem sewa. Tarifnya pun sudah pasti jauh lebih mahal. Karena, dengan status perusahaan daerah, mereka juga dituntut harus mencari keuntungan.

Begitu pun dengan Kantor Taman Pintar. Kemandirian BLUD tersebut tak bisa kemudian menjadi perusahaan berpelat merah. Ini karena sejak awal, Taman Pintar sebagai layanan edukasi. Bukan semata-mata untuk destinasi wisata saja.

Tapi, Kris Sarjono menegaskan, perubahan menjadi BUMD tersebut hanya tinggal menunggu waktu. Nantinya, pihaknya akan menyiapkan terlebih dahulu kajiannya. “Apakah tahun depan akan diusulkan lagi, nanti kami siapkan materinya (kajian akademis perubahan SOTK Tampin dan Dinlopas,” ungkap.

Untuk mengejar perubahan kelembagaan Tampin dan Dinlopas, harus melalui kajian matang. Sementara, pihaknya dikejar target harus sudah menyelesaikan perubahan SOTK tersebut akhir Agustus ini. “September sudah ada bentuk SOTK yang baru. Ini untuk pembahasan APBD 2017,” jelasnya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Sigit Wicaksono mengatakan, saat sosialisasi di Kementrian Dalam Negeri, kedua kelembagaan tersebut sama sekali tak disebut. “Kok ini malah diubah. Alasannya apa?” tandas Sigit.

Politikus dari Partai Nasdem ini mengungkapkan, perubahan SOTK yang mesti segera dilakukan hanyalah yang sesuai dengan PP tersebut saja. Sedangkan, untuk perubahan kelembagaan lain, bisa dilakukan menyusul.

“Saya kira hanya perlu komunikasi saja dengan pusat. Agar pas instruksi pusat dengan di daerah. Pemerintah pusat menganggarkan banyak untuk revitalisasi pasar sebagai wujud keberpihakan ekonomi kerakyatan,” katanya. (eri/din/ong)