JOGJA- GUBERNUR DIJ Hamengku Buwono (HB) X meminta kepada Pj Bupati Kulonprogo Budi Antono untuk mengawal pembangunan bandara. HB X meminta pembangunan bandara bisa tercapai secara tepat tuju, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat anggaran.

HB X mengatakan, latar belakang Anton sebagai arsitek, memiliki kekuatan dalam perencanaan dari sektor hulu. Dia berharap di sektor hilir, implementasinya juga bisa diperkuat. Termasuk dalam pembangunan bandara.

“Di luar tugas standar penjabat, ada hal penting yang harus diawasi yaitu pengawalan ketat pembebasan tanah bandara,” tuturnya saat memberikan sambutan Pelantikan Pj Bupati Kulonprogo di Bangsal Kepatihan, Jogjakarta, Rabu (24/8).

HB X meminta pengawalan tersebut benar-benar dilakukan. Di antaranya dengan mendorong proses berjalan sesuai jadwal perencanaan. “Jangan sampai saya sebagai Gubernur harus turun kembali (ke masyarakat) untuk mendorong proses supaya sesuai jadwal,” pesannya.

Untuk itu Anton, sapaan Budi Antono, diminta terus berkoordinasi dengan PT Angkasa Pura (AP) I. Supaya metode fast track yang dijanjikan bisa berjalan simultan dengan pekerjaan pembangunan bandara lainnya. “Sehingga pada 2019 bandara benar-benar siap dioperasikan,” tegasnya.

Menjawab harapan HB X, Anton mengaku siap ikut mengawal pembangunan bandara pengganti Bandar Udara Adisutjipto itu. Terlebih dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, sebagai Kepala SKPD di lingkungan Pemprov DIJ.

“Saya ini kan mantan Kepala Dinas Perhubungan, sejak awal juga tahu persis rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon,” ujarnya.

Menurutnya, meski ada kendala-kendala kecil, seharusnya bisa segera diselesaikan jika mindset-nya untuk kesejahteraan masyarakat Kulonprogo. Terlebih dalam waktu dekat ini pembayaran ganti rugi lahan bandara segera dilakukan. “Kami mengawal jangan sampai masyarakat dirugikan,” ujarnya.

Anton menuturkan, dalam waktu dekat akan bertemu dengan PT AP I untuk mengetahui jadwal pembangunan bandara. Termasuk untuk pembebasan lahannya. Terlebih, lanjut Anton, dalam berbagai kesempatan HB X berkeinginan bandara selesai pada 2019.

“Kalau pembebasan lahan tidak sesuai jadwal, harus ada percepatan supaya tetap on schedule,” ujarnya.

Menurut Anton, hal yang perlu diperhatikan lainnya yakni terkait relokasi warga terdampak. Dia akan membuat road map relokasi. Pengalamannya sebagai Kepala Harian BPBD DIJ, yang pernah mengurusi soal hunian sementara (Huntara) maupun hunian tetap (Huntap), bisa dipraktikkan di Kulonprogo.

Sementara itu, mantan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo berpesan pada Anton, supaya bisa mengenali nuansa kebatinan masyarakat. Terutama warga di sekitar bandara. Menurut Hasto, itu merupakan hal yang penting. “Tapi, saya percaya dengan beliau karena sudah banyak hasil yang memuaskan dari kinerjanya,” ujar Hasto. (pra/ila/ong)