SLEMAN – DPRD Sleman akhirnya menyepakati usulan perombakan struktur organisasi tata kerja (SOTK) yang diusulkan pemerintah daerah. Setidaknya, kesepakatan menyangkut tiga lembaga yang sejak pembahasan awal terjadi tarik ulur kepentingan. Yakni, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Kesepakatan tercapai dalam rapat konsinyasi usai sidang paripurna di gedung parlemen kemarin (24/8).

Informasi yang diperoleh koran ini, kesepakatan tersebut sesungguhnya telah diskenario dari awal. Eksekutif memang menginginkan agar Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dilebur dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

Dalam draf yang disampaikan eksekutif ke dewan, dua lembaga tersebut sengaja “seolah” dipisah. Menjadi Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Masing-masing lembaga bertipe B dengan tiga bidang.

Nah, usulan itulah yang kemudian ditolak oleh sebagian besar anggota DPRD melalui pandangan umum fraksi. “Setingnya memang begitu. Agar pengelolaan keuangan lebih efektif dan efisien,” ujar sumber Radar Jogja di lingkungan Sekretariat Daerah Pemkab Sleman.

Skenario mulai terlihat saat bupati menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi melalui sidang paripurna kemarin. Di hadapan anggota dewan dan pimpinan satuan kerja perangkat perangkat daerah (SKPD), Bupati Sri Purnomo menyatakan sependapat dengan usulan fraksi-fraksi yang meminta penggabungan Dispenda dan DPKAD. Akhirnya, dua lembaga tersebut dilebur menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan tipe A.

Itu artinya, lembaga tersebut kembali ke asal seperti tahun 2009, sebelum dipecah menjadi dua lembaga (Dispenda dan DPKAD) berdasarkan Perda No.12 Tahun 2011 tertanggal 10 Oktober 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Terkait penggabungan Dispenda dan DPKAD, Sri Purnomo menyatakan, demi memudahkan pengelolaan keuangan daerah. “Anjuran penggabungan kedua dinas tersebut berasal dari dewan,” katanya.

Usulan itu, lanjut Sri, disampaikan dengan bercermin pada struktur lembaga pengelola keuangan dan aset di daerah lain. Bahkan, urusan pendapatan dan belanja daerah Pemprov DIJ juga melebur dalam satu lembaga.

Jika struktur kelembagaan pemkab dan pemprov sama, diharapkan bisa mempermudah koordinasi lintas daerah. Apalagi dengan kesamaan kelembagaan, sistem dan template laporan keuangan tak akan berbeda. Sehingga proses administrasi berjalan lebih lancar. “Kalau begitu koordinasinya, kan, lebih enak. Jadi sistem laporannya selaras. Pemkab bisa ikuti irama di atasnya,” jelas Sri.

Sementara, tentang Disdikpora, Sri Purnomo semula menolak pemisahan menjadi Dinas Pendidikan serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Tapi, dalam rapat konsinyasi, bupati berubah pikiran. Orang nomor satu di Sleman itu memilih mengikuti usulan dewan yang meinginkan pemisahan Disdikpora. “Karena selama ini urusan keolahragaan dan kepemudaan kurang fokus digarap. Masalahnya, urusan pendidikan dinilai lebih besar,” ungkap Ketua DPRD Sleman Harris Sugiarta.

Wakil Ketua DPRD Inoki Azmi Purnomo menegaskan, kesepakatan eksekutif dan legislatif sudah bulat. “Penandatanganan nota kesepakatan insyaallah diteken Minggu (28/8) malam,” ujarnya.

Dengan SOTK baru, Inoki berharap setiap urusan di masing-masing SKPD bisa berjalan maksimal. Terutama dalam upaya melayani masyarakat untuk mewujudkan program “Sleman Smart Regency”.(bhn/yog/ong)