JOGJA-Sebagai kota inklusif, seharusnya semua fasilitas umum di Kota Jogja ramah bagi penyandang disabilitas. Salah satunya fasilitas trotoar. Tidak hanya sekadar untuk jalan saja, tetapi juga penunjuk jalan bagi penyandang tuna netra dan low vision.

Namun, untuk mewujudkan fasilitas yang ideal itu ternyata masih menemui kendala. Saat ini, trotoar yang menggunakan ubin guiding block baru 12 persen dari total 163,47 kilometer trotoar di seluruh Kota Jogja. “Setiap tahun kami hanya mampu membangun trotoar ramah difabel lima kilometer. Anggaran untuk ini sangat terbatas,” ujar Kepala Bidang Bina Marga Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Jogja Wijayanto, kemarin (24/8).

Ia menjelaskan, beberapa trotoar yang sudah ramah difabel baru di Jalan Kenari, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Kusumanegara, Jalan P Mangkubumi, Jalan P Senopati, dan sebagian di Jalan Jenderal Sudirman. Tahun ini, akan ditambah di Jalan Melati Wetan, Jalan C Simanjuntak, Jalan Tukangan, dan Jalan Wolter Monginsidi. “Ada kendala juga di lapangan. Beberapa trotoar sudah berubah fungsi menjadi tempat jualan bagi PKL,” tandasnya.

Pembangunan trotoar menjadi ramah difabel, membuat PKL harus libur mengais rezeki. Ini seperti yang terjadi di Jalan Malioboro. Pembangunan trotoar khusus pejalan kaki oleh Pemprov DIJ tersebut juga akan dilengkapi penunjuk jalan bagi difabel. Bentuknya dengan baja yang lebih awet.

Trotoar ramah difabel di Kota Jogja ini, akan sangat lengkap. Selain menggunakan ubin berwarna kurning dengan corak seperti garis sebagai penunjuk arah, juga lebih tinggi. Tiap trotoar akan dinaikkan menjadi 20 sentimeter dari atas aspal. “Kalau macet tidak menjadi jalur sepeda motor,” kelakarnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja Suwarto mengakui, untuk mewujudkan semua trotoar di Kota Jogja ramah difabel bukanlah persoalan mudah. Karena, hal tersebut menyangkut dengan anggaran. “Tidak mungkin anggaran untuk trotoar diplot besar. Karena pekerjaan sarana umum sangat banyak,” kata politikus dari PDI Perjuangan ini.

Wakil rakyat yang tinggal di bantaran Kali Code ini menegaskan, pihaknya selalu meminta Dinas Kimpraswil menambah anggaran untuk ramah difabel. Ini karena Kota Jogja menjadi milik semua warga. “Ada prioritas untuk yang lain,” jelasnya. (eri/din/ong)