MAGELANG – Persoalan tapal batas antara Kota Magelang dan Kabupaten Magelang tidak juga terselesaikan. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo punya usulan menarik, yakni diadakan jajak pendapat di 13 desa yang “diperebutkan” Pemkot dan Pemkab Magelang itu.

Lewat akun twitter-nya Ganjar mengatakan agar pemerintah daerah dapat mengajak bicara warga, tokoh agama, tokoh masyarakat, politik, budaya, dan melakukan jajak pendapat di wilayah perbatasan. Hal ini agar diketahui keinginan warga dan tokoh masyarakat di 13 desa tersebut.

Wacana ini pun mendapat dukungan Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito. “Saya sendiri sangat setuju jajak pendapat. Kalau masyarakatnya mau masuk Kota Magelang, pasti akan kami layani penuh. Kami upayakan sejajar dengan daerah lain, termasuk yang tertinggal agar terangkat naik,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Banjarnegoro, Kecamatan Mertoyudan, Hamid Bajuri mengungkapkan kondisi warganya termasuk kategori dengan tingkat kemiskinan sedang. Dengan demikian masih membutuhkan kucuran dana desa dari pemerintah.

Ia khawatir jika bergabung dengan Pemkot Magelang, status desanya berubah menjadi kelurahan dan tidak mendapatkan dana desa. Menanggapi hal ini, Sekda Kota Magelang Sugiharto mengatakan jika ada wilayah yang bergabung dengan kota, dibutuhkan aspirasi masyarakat.

Dikatakan, minimal disetujui dua pertiga dari penduduk desa yang memiliki hak pilih. “Jadi kalaupun bergabung dengan Kota Magelang, status desa masih bisa dipertahankan,” katanya kemarin (25/8).

Menurutnya, Pemkot Magelang tidak akan memaksa status desa berubah menjadi kelurahan apabila rencana perluasan wilayah setempat direalisasikan. Perubahan status desa menjadi kelurahan harus disetujui minimal dua per tiga jumlah penduduk desa setempat. “Kami tidak akan mengarahkan desa untuk berganti status menjadi kelurahan, karena menjadi hak mutlak warga setempat,” jelasnya.

Ketentuan itu sesuai Permendagri No 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa dari pemerintah desa dan Badan Pemusyawarahan Desa (BPD).

“Sebagai warga setuju desa kami tetap bergabung dengan Pemkab Magelang. Ini karena konsep desa setelah bergabung dengan Pemkot Magelang juga belum jelas,” ujar Bima Santi Aji, salah seorang warga Desa Banyurojo, Mertoyudan. (ady/laz/ong)