JOGJA – Waktu groundbreaking bandara baru di Kulonprogo tinggal beberapa tahap lagi. Selain menunggu proses pembayaran ganti rugi yang dijadwalkan pada 14 September hingga 6 Oktober nanti, juga harus menunggu surat terima hasil dari Kanwil BPN DIJ.

Project Manager Bandara PT Angkasa Pura (AP) I Sujiastono mengatakan, dalam aturannya, pembangunan baru boleh dilakukan setelah menerima surat terima hasil dari BPN. “Masih menunggu satu proses lagi, setelah menerima surat terima hasil baru bisa action,” tandas Sujiastono, kemarin (25/8).

Sujiastono mengaku belum tahu, apakah penyerahan surat terima hasil tersebut bisa dilakukan parsial atau harus menunggu semua selesai. Itupun dengan catatan pembayaran ganti rugi mulus dilaksanakan. “Dalam artian warga membawa berkas asli, sehingga ganti rugi bisa segera dibayarkan,” tuturnya.

Untuk ganti rugi sendiri, PT AP I menyiapkan anggaran sebesar Rp 4,1 triliun yang tinggal dicairkan. Sedang bagi warga yang keberatan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Wates, Sujiastono mengatakan, tidak akan mempengaruhi waktu pembayaran. “Gugatan tidak mempengaruhi, sudah ada keputusan kalau menerima tinggal bayar,” ujarnya.

Kepala Kanwil BPN DIJ Arie Yuriwin menjelaskan, masih ada beberapa warga yang keberatan dan mengajukan gugatan. Menurutnya, masih ada gugatan dari sekitar 125 warga terkait Pakualaman Ground (PAG). “Untuk itu pekan ini kami harus melakukan validasi lagi setelah ada surat dari pengadilan,” paparnya.

Menurut Arie, pihaknya akan melakukan validasi akhir setelah ada pengajuan keberatan dari warga tersebut. Pembayaran ganti rugi diutamakan bagi warga pemegang hak milik terlebih dahulu, sedangkan pembayaran ganti rugi PAG justru akan dibayarkan belakangan. “Warga terdampak mayoritas 82 persen memilih ganti rugi uang, kemudian sekitar 215 warga memilih relokasi dan sisanya memilih tanah pengganti,” ungkapnya.

Sementara itu, pekerjaan rumah terkait relokasi bandara juga harus segera diselesaikan oleh Penjabat Bupati Kulonprogo Budi Antono. Hal itu terkait dengan kemungkinan Kadipaten Pakualaman menyerahkan tali asih untuk masyarakat penggarap lahan Paku Alam Ground (PAG).

Mantan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengaku sudah mendengar wacana Kadipaten Pakualaman yang akan memberikan tali asih ke warga penggarap lewat Pemkab Kulonprogo. Karena Pemkab Kulonprogo merupakan lembaga pemerintah, sedangkan Pakualaman adalah lembaga swasta, hal itu terganjal regulasi. “Regulasinya tidak bisa, apalagi kalau harus masuk lewat APBD, tambah repot,” ujar Hasto, kemarin (25/8).

Hasto mengatakan, belum tahu apakah sudah ada regulasi yang memperbolehkan lembaga swasta menitipkan uang lewat pemkab untuk disalurkan ke masyarakat. Kajian tersebut yang harusnya dilakukan oleh Penjabat Bupati Kulonprogo.

Terpisah, Adipati Kadipaten Pakualaman Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam (PA) X memastikan ada tali asih bagi warga penggarap PAG. Meski untuk mekanisme maupun besaran tali asih belum ditentukan. “Tali asih itu ada, tapi mbok mengko wae, setelah pembayaran,” ujarnya.

Selain memastikan ada tali asih, PA X juga mengisyaratkan besaran tali asih yang diberikan tidak berdasarkan pada luas tanah penggarap. “Nanti yang besar dapatnya paling banyak,” ujar Wakil Gubernur DIJ itu.

Selain itu, PA X juga mengharapkan tali asih juga bisa diberikan pada warga bukan penggarap PAG. “Mudah-mudahan juga bisa untuk warga bukan penggarap, wong yo wargane dewe, kami juga ikut prihatin,” lanjutnya.

Sedangkan untuk mekanisme penyaluran tali asih, PA X mengaku, belum tahu pasti. Hal itu akan dirapatkan bersama keluarga besar Kadipaten Pakualaman. “Entah disalurkan ke Kabupaten untuk pemberdayaan, monggo saja,” jelasnya.

Sebelumnya kerja sama antara lembaga pemerintah dengan swasta sempat bermasalah di Gunungkidul. MoU antara Pemkab Gunungkidul dengan Keraton Jogja dalam penataan sempadan Pantai Selatan Gunungkidul digugat keabsahannya oleh kalangan legislatif di DPRD Gunungkidul. (pra/ila/ong)