BANTUL – Animo masyarakat Gilangharjo, Pandak menyambut pemilihan kepala desa (pilkades) cukup tinggi. Banyak warga mendaftarkan diri. Itu tak lepas oleh lunaknya aturan menjadi bakal calon (balon) kades.

Siapapun, asal memenuhi syarat administrasi, bisa mengikuti bursa pilkades. Pegawai negeri sipil (PNS), sekali pun. Bagi PNS atau pamong desa dan dukuh yang mendaftar sebagai balon kades tak perlu mengundurkan diri. Mereka cukup mengajukan cuti. “Khusus PNS harus dapat izin dari atasannya,” ungkap Wakil Ketua Komisi A DPRD Bantul Suwandi saat memantau persiapan pilkades di Desa Gilangharjo kemarin (25/8).

Suwandi mengapresiasi tingginya animo masyarakat mengikuti bursa pilkades. Di Gilangharjo ada tujuh pendaftar. Panitia harus menggelar seleksi karena sesuai ketentuan undang-undang jumlah peserta dibatasi maksimal lima orang. “Ini membuktikan demokrasi di Bantul maju,” ucapnya.

Berdasarkan kesepakatan, lanjut Suwandi, tahapan seleksi menjadi kewenangan penuh pihak ke tiga yang ditunjuk sebagai panitia. Dalam hal ini kalangan akademisi. Hasil seleksi harus segera diserahkan kepada panitia. “Ora entuk nginep hasile,” tegasnya. Langkah itu guna mencegah timbulnya kecurigaan antar peserta, sekaligus menjamin transparansi proses seleksi.

Menurutnya, seleksi meliputi ujian tertulis, pengalaman kerja bidang pemerintahan, dan kapabilitas.

Selain Gilangharjo, lanjut Suwandi, ada beberapa desa yang juga dimintai banyak balon peserta pilkades. Diantaranya, Wukirsari, Tirtosari, Trimulyo, dan Mulyodadi.

Kabag Pemerintah Desa (Pemdes) Heru Wismantoro mengatakan, pilkades dilaksanakan serentak pada Oktober 2016 di 22 desa.

Heru memang belum mengantongi nama maupun jumlah balon peserta pilkades. Kendati demikian, dia memprediksi jumlah pendaftarnya cukup banyak. Itu tampak dari jumlah surat keterangan yang dikeluarkan Bagian Pemdes. Surat ini sebagai salah satu syarat pendaftaran. “Ada 102 surat yang kami keluarkan. Tapi saya belum tahu apakah pemohonnya jadi mendaftar atau tidak,” katanya. (zam/yog/ong)