KULONPROGO – Pemkab Kulonprogo akan mengalokasikan anggaran khusus Rp 27 miliar untuk jaminan hidup (jadup) bagi warga miskin absolut. Hal itu menjadi salah satu terobosan program pengentasan kemiskinan pada 2017.

“Konsepnya tetap dua, program kegiatan sosial dan program kegiatan pemberdayaan ekonomi,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo Agus Langgeng Basuki, kemarin (25/8).

Penanganan kemiskinan menjadi prioritas rencana pembangunan jangka menengah sejak 2011. Program sosial untuk meningkatkan status sosial keluarga miskin volumenya akan ditambah pada 2017.

“Di antaranya untuk program perbaikan rumah tak layak huni (RTLH), jambanisasi, dan bantuan bagi siswa miskin di luar BOS misalnya untuk kelengkapan bersekolah dan transpor,” kata Agus.

Warga miskin kategori absolut, akan diberi jadup tetapi kartu keluarga (KK)-nya harus digabungkan dengan saudaranya atau anaknya. Dengan demikian tidak berdiri sendiri sebagai keluarga sehingga tidak disebut miskin terus.

“Agar kesehariannya ada yang mendampingi, KK-nya digabungkan. Dia bisa memperoleh jadup Rp 300 ribu per bulan, tapi harus digabung dengan KK lain. Jadup akan diberikan terus meski sudah digabung dengan KK lain,” lanjutnya.

Program penanganan kemiskinan dari sisi ekonomi juga akan banyak perubahan. Selama ini program pemberdayaan ekonomi bagi warga miskin pendampingannya kurang intens dan tidak paripurna sehingga relatif kurang begitu berhasil mengentaskan kemiskinan.

“Warga miskin diberi bantuan pemberdayaan tapi malah terbebani. Misalnya tidak bisa menjual produknya atau penjualannya sulit. Sehingga pemberdayaannya tidak berjalan baik,” kata Agus.

Langgeng menegaskan, polanya perlu diubah sehingga lebih paripurna dan bisa mengentaskan kemiskinan. Dicontohkan, pemberdayaan yang berhasil seperti program batik gebleg renteng pemkab tidak mengeluarkan anggaran banyak tetapi dengan intervensi kebijakan, sehingga usaha-usaha batik di masyarakat berkembang sendiri.

Sebelumnya Anggota DPRD Kulonprogo Priyo Santoso mengungkapkan, selama ini implementasi program penanggulangan kemiskinan cenderung berupa pembangunan fisik. Program pemberdayaan ekonomi masih minim. (tom/iwa/ong)