SLEMAN – Perubahan struktur oraganisasi tata kerja (SOTK) tak hanya berpengaruh pada anggaran belanja Pemkab Sleman. Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dipastikan mengalami kevakuman pimpinan.

Terutama di lembaga-lembaga yang dipecah menjadi dua institusi atau lebih. Misalnya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang menjadi Dinas Pendidikan serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Juga Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) yang dipisah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM.

Apalagi, saat ini pemkab mengalami krisis sumber daya manusia (SDM), khususnya pada jabatan pimpinan tinggi (setingkat eselon 2). Untuk posisi kepala dinas/badan. Sebaliknya, badan pertimbangan pangkat dan jabatan (baperjakat) juga harus memutar otak untuk mengatur ulang komposisi pejabat eselon 2 yang lembaganya dilebur menjadi satu. Yakni, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) serta Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Iswoyo Hadiwarno tak menampik kemungkinan terjadinya rangkap jabatan yang harus diampu seorang pejabat eselon 2. Diakui, situasi tersebut menyebabkan formasi jabatan di pemkab tak ideal. Namun, itu konsekuensi yang harus dijalani dan segera dicarikan solusinya. “Untuk posisi kosong otomatis diisi pejabat sementara,” katanya kemarin (25/8).

Kondisi ini diperparah dengan banyaknya kepala dinas yang memasuki masa pensiun per 2017. Iswoyo merinci, sedikitnya empat eselon 2 pensiun per 2017. Yakni, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Nurbandi (Januari), Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi R. Djoko Handoyo (Februari), dan Kepala Dinas Kepemdudukan dan Pencatatan Sipil Supardi (Oktober). Iswoyo sendiri pensiun per April. “Untuk pengisian jabatan (eselon 2) perlu proses dan waktu. Bisa diambilkan dari pejabat eselon 3 promosi naik, tapi melalui panitia seleksi (pansel)” jelas Iswoyo yang juga merangkap sebagai Plt Sekda Pemkab Sleman.

Nah, untuk posisi sekda sendiri masih teka-teki. Hal itu menjadi ranah bupati. Hanya, hingga kemarin belum ada bocoran siapa sosok yang bakal menduduki jabatan tertinggi pegawai negeri sipil di Pemkab Sleman. Iswoyo hanya memberikan gambaran, ada kemungkinan pejabat sekda diimpor dari Pemprov DIJ.

Mekanisme ini tak memerlukan seleksi. Bisa diambilkan dari pejabat eselon 2A, atau setingkat kepala dinas/badan di provinsi. Namun, jika bupati menghendaki jabatan sekda diisi PNS dari pemkab, harus dilakukan seleksi promosi jabatan. “Anggota pansel dibagi dua, 55 persen dari eksternal,” katanya.

Terpisah, Kepala Disperindagkop Pustopo menyatakan, pemecahan oraganisasi perangkat daerah (OPD) tak akan berpengaruh pada kinerja. “Dimana saya akan ditempatkan, manut. Mengurus koperasi bisa. Perdagangan atau industry, ya, tak masalah,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Sleman Dr Hempri Suyatna berharap, lembaga baru yang tebentuk benar-benar memiliki visi dan misi yang jelas. Bukan sekadar wadah tanpa isi. “Kompetensi SDM Harus benar-benar diperhatikan. Disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing ,” ingat dosen Fisipol UGM itu.

Hempri juga mewanti-wanti agar perubahan SOTK jangan dimaknai sebagai langkah bagi-bagi anggaran. Apalagi kalau sebatas untuk kejar tayang selesai akhir Agustus.(bhn/yog/ong)