BANTUL-Lain lagi persoalan yang dihadapi Pemkab Bantul terkait DAU. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Bantul Didik Warsito menduga, penundaan DAU gara-gara adanya anggaran sebesar Rp 120 miliar yang ngendon di kas daerah. Dana tersebut merupakan akumulasi jumlah sisa pembayaran tunjangan profesi guru (TPG).

Didik mengakui, setiap tahun memang selalu ada sisa pembayaran TPG. Alasannya, alokasi anggaran TPG yang dikucurkan pemerintah pusat melalui DAU selalu lebih besar dari kebutuhan daerah. “Kelebihan bayar. Itu menumpuk setiap tahun,” keluhnya.

Meski ada penumpukan anggaran, pemkab tidak berani membelanjakannya. Karena sisa dana TPG merupakan hak pemerintah pusat. Walaupun tersimpan di rekening kas daerah. Karena itu pemkab tidak berani mengutak-atiknya.

“Padahal, laporan penggunaan TPG kami sampaikan setiap tahun,” jelasnya.

Menurut Didik, total DAU yang terancam tertunda sebesar Rp 32,2 miliar. Untuk alokasi belanja selama empat bulan ke depan. September hingga Desember. Anggaran tersebut meliputi kebutuhan belanja di satuan kerja perangkat daerah, alokasi dana desa, dan proyek fisik.

Menyikapi kondisi ini, kata Didik, tim anggaran pemerintah daerah berencana konsultasi ke pemerintah pusat. Jika tidak ada kejelasan, tim anggaran bakal mendesain ulang penggunaan DAU. “Kami juga berencana ke provinsi. Karena ada Gunungkidul dan Sleman yang mengalami penundaan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Bantul Amir Syarifudin mendesak pemkab segera menuntaskan persoalan penundaan DAU. “Itu ‘PR’ pemkab,” katanya. (zam/yog/ong)