JOGJA – Internal Partai Gerindra goyah. Di luar dugaan, Sekretaris DPD Gerindra Dharma Setyawan disebut-sebut berniat turut meramaikan bursa pemilihan wali kota (Pilwali) Kota Jogja. Tak tanggung-tanggung, Dharma Setyawan berencana maju untuk posisi wali kota. Padahal, tahapan pendaftaran bakal calon (balon) wali kota dan wakil wali kota di internal partai berlambang burung garuda emas telah ditutup. Apalagi, DPC Gerindra Kota Jogja saat ini tengah menunggu rekomendasi DPP atas dua balon peserta pilwali yang diajukan. Yakni, Ahmad Syauqi Suratno dan Haryadi Suyuti.

Dari penelusuran Radar Jogja, Dharma akan langsung mendaftar ke DPP. Bahkan, DPD Gerindra DIJ mampu meyakinkan salah seorang birokrat untuk mendampingi Dharma. “Sosok ini pernah duduk di jabatan elit Pemkot Jogja,” ungkap sumber Radar Jogja dari internal pengurus DPD Gerindra kemarin (26/8). Menurut sumber tersebut, perpaduan pasangan tersebut cukup potensial dan patut dipertimbangkan dalam bursa pilwali. Bahkan, dia meyakini keberadaan dua tokoh tersebut bisa mengubah peta politik saat ini. “Kami baru akan membicarakannya dengan mitra koalisi,” ungkap politikus yang enggan namanya dikorankan itu.

Sumber tersebut mengakui DPC Gerindra Kota Jogja sudah menutup penjaringan bakal calon. Namun, dia menganggap tidak adil jika ada balon potensial yang tidak diakomodasi. Apalagi kader internal.

Terpisah, Ketua DPC Gerinda Kota Jogja Anton Prabu Semendawai membantah adanya penambahan bakal calon baru yang akan diusung. Anton menegaskan, enam nama balon wali kota dan wakil wali kota sudah final. Tidak mungkin ada penambahan lagi. Terlebih keenam nama itu juga sudah mengikuti semua proses penjaringan. Mereka adalah Haryadi Suyuti dan Ahmad Syauqi Suratno untuk posisi balon wali kota. Sementara empat nama lainnya mengajukan sebagai balon wakil wali kota, yakni Sinarbiyat Nurjanat, Aji Karnanto, Tomi Nursamsu, dan Haryawan Emir Nuswantoro.

Anton meyakini, DPP tetap akan mempertimbangkan usulan DPC. Dalam waktu dekat, keenam nama yang dikirimnya bakal menjalani wawancara di Jakarta. “Kami yakin DPP menghormati proses yang sudah dilakukan DPC. Karena proses dan mekanisme sesuai dengan ketentuan dari DPP,” tegasnya.

Kendati demikian, Anton mengaku tidak bisa berbuat banyak jika usulan nama baru itu justru yang memperoleh lampu hijau DPP. “Kalau usulannya dari DPP saya tidak tahu. Mungkin saja bisa karena kewenangan ada di tangan DPP,” lanjut Anton. (eri/ila/yog/ong)