MUNGKID – Pemkab Magelang kembali menegaskan bahwa terkait persoalan tapal batas dengan Kota Magelang yang diperlukan adalah penegasan batas wilayah. Hal ini sesuai kesepakatan antara Bupati Magelang dan Wali Kota Magelang pada 2007 tentang kesepakatan penegasan batas daerah. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan garis batas sisi barat, timur dan utara oleh sekda masing-masing daerah tahun 2008.

“Permasalahan batas daerah itu sejatinya adalah permasalahan penegasan batas, bukan perluasan daerah. Namun penegasan tersebut belum mencapai kata sepakat untuk sisi selatan yang berbatasan dengan Desa Bulurejo, Banyurojo dan Mertoyudan di Kecamatan Mertoyudan. Hal ini karena perbedaan dokumen,” kata Asisten Administrasi Umum Setda Pemkab Magelang Endra E Wacana kemarin (26/8).

Ia mengakui, permasalahan tapal batas Kabupaten Magelang dan Kota Magelang tak kunjung usai. Fasilitasi gubernur seperti yang tertuang dalam Permendagri No 76/2012 tentang Penegasan Batas Wilayah mengalami kebuntuan dan belum mencapai kata sepakat. Proses penyelesaian kemudian diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

“Kemendagri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan telah mengundang kedua belah pihak pada 10 Februari 2016. Pertemuan itu yang menghasilkan empat alternatif pilihan setelah mempertimbangkan berbagai aspek,” jelasnya.

Menurutnya, Pemkab Magelang dengan mempertimbangkan kepentingan umum walaupun tidak dapat memuaskan semua pihak telah memilih alternatif ketiga. Yaitu dengan permohonan penambahan pelurusan garis batas. Sedangkan Kota Magelang menolak empat alternatif itu dan tetap mengusulkan perluasan wilayah. Kemudian Pemprov Jateng menindaklanjuti fasilitasi penyelesaian dengan mengundang kembali kedua pihak beserta unsur DPRD dan tokoh masyarakat, 11 Agustus silam.

“Pada pertemuan itu Sekda Provinsi Jateng yang dikuatkan Direktur Topomini dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi antara Kota dan kabupaten Magelang merupakan permasalahan penegasan batas wilayah. Bukan perluasan wilayah,” tegasnya.

Dengan demikian, kedua pihak diperintahkan untuk mematuhi kesepakatan yang tertuang dalam berita acara hasil rapat pada 10 Februari 2016 dengan memilih satu dari keempat alternatif yang ada. Serta diperintahkan untuk segera mengusulkan paling lambat 18 Agustus kemarin.

“Pemkab Magelang konsisten dengan pilihan ketiga dengan permohonan pelurusan garis batas dan menunggu putusan dari pemerintah pusat,” katanya.

Menanggapi persoalan tapal batas ini, mantan anggota DPRD Kota Magelang Edy Sutrisno mengatakan, jika Pemkot Magelang meminta 13 desa ke Kabupaten Magelang, maka harus memulai proses pembicaraan dari awal. Caranya dengan sikap hormat dan tidak terkesan memaksakan kehendak. “Namanya orang mau minta, ya harus sopan dan baik-baik,” katanya.

Pemkot Magelang selama ini berpegang pada keputusan rapat paripurna kedua daerah pada 1987 silam. Saat itu, terdapat 13 desa dan sebagian desa Kabupaten Magelang diserahkan ke Kota Magelang. Edy menilai kesepakatan perluasan wilayah antara DPRD Kabupaten Magelang dan DPRD Kota Magelang 1987 sudah kedaluwarsa dan tidak berlaku lagi.

Kesepatan tahun 1987 ini dihasilkan oleh DPRD Kota dan Kabupaten Magelang produk orde baru (orba) yang tidak dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu demokratis. Saat itu belum ada reformasi dan otonomi daerah.

Kemudian selama 29 tahun hasil kesepakatan kedua DPRD itu juga tidak pernah ditindaklanjuti. Bahkan Pemkot Magelang pada tahun 2005 lebih memilih memecah wilayah dari dua kecamatan menjadi tiga kecamatan untuk memenuhi ketentuan batas minimal jumlah kecamatan.

Artinya, pemkot saat itu sudah tidak lagi meminta penambahan wilayah. “Pemkot seharusnya melobi pemkab dan warganya dengan sopan,” katanya. (ady/laz/ong)