SLEMAN – Kebijakan efisiensi anggaran belanja oleh pemerintah pusat berimbas ke daerah. Bukan tidak mungkin hal itu akan berimbas pada pemangkasan sejumlah pos anggaran pada APBD Sleman. Apalagi, saat ini pencairan dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 73 miliar dari pusat tertunda hingga batas waktu yang belum jelas. Konsekuensinya, pemkab harus mengencangkan ikat pinggang.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Rini Murti Lestari mengatakan telah memetakan beberapa alokasi belanja yang akan dipangkas. Diantaranya, biaya kunjungan kerja (kungker) anggota DPRD. Menurut Rini, alokasi dana kungker selama 2016 mencapai Rp 12 miliar tergolong besar. “Segera akan kami komunikasikan dengan dewan. Biaya kungker sebisa mungkin diefisiensikan agar tak mengganggu belanja pelayanan publik,” katanya kemarin (26/8).

Jika dewan tak mau mengalah, otomatis akan berimbas pada anggaran yang telah dialokasikan untuk kepentingan layanan masyarakat. Karena itu, Rini berharap kerelaan anggota dewan. Agar dalam pembahasan penyesuaian anggaran terkait penundaan DAU tak menyentuh pos layanan publik.

Beberapa penghematan juga akan dilakukan dari pos pengadaan kendaraan dinas. Proyek konstruksi yang tahun ini tak selesai pun ditinjau lagi. Rini menegaskan, semua proyek yang sifatnya tak mendesak lebih baik ditunda pembangunannya pada tahun depan.

Ketua DPRD Sleman Haris Sugiarta sepakat dengan rencana efisiensi anggaran tanpa mengganggu kepentingan publik. Meskipun hal itu akan berimbas pemangkasan anggaran kungker dan bimingan teknis dewan. “Soal nilainya masih akan kami bicarakan bersama eksekutif. Secepatnya,” ujar politikus PDIP asal Tempel itu.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sofyan Setyo Darmawan menambahkan, salah satu anggaran publik yang wajib dipertahankan adalah jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) sebesar Rp 23 miliar. Dana tersebut sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan. “Itu untuk membayar tunggakan ke rumah sakit. Kalau dipangkas tentu nilai tunggakan akan lebih besar lagi,” jelasnya.

Tentang alokasi anggaran yang layak dipangkas, Sofyan enggan berkomentar banyak. Dia tak mau berandai-andai jika DAU yang tertunda justru benar-benar tidak cair. Dia mengklaim, tim anggaran eksekutif dan badan anggaran dewan telah bekerja maksimal menyelesaikan APBD Perubahan. (bhn/yog/ong)