GUNUNGKIDUL – Empat bulan menjelang tutup tahun, kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Gunungkidul bertekat
menggenjot pendapatan dari sektor pajak. Salah satu yang diincar adalah para pemilik kendaraan bermotor yang masih belum membayar pajaknya.

Untuk melakukan itu, pihak samsat menggadeng kepolisian dan Jasa Raharja. Bersama-sama kedua instansi menggelar razia kendaraan di sejumlah titik dengan harapan bisa menemukan para penunggak pajak
tersebut. “Tidak hanya itu, kami juga melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak,” kata Kasi pendaftaran dan penetapan pajak, Kantor Samsat Gunungkidul Singgih Margono kemarin (26/8).

Dijelaskan, upaya menggenjot pajak kendaraan bermotor terus dilakukan karena hingga saat ini masih ada sekitar 19 persen dari total
kendaraan belum memenuhi kewajiban membayar pajak. Penyebabnya ada banyak faktor salah satunya, ketidaktahuan masyarakat tentang arti penting membayar pajak. “Di desa banyak ditemukan kendaraan sebagai alat transportasi ke sawah namun tidak pernah mengurus pajaknya. Padahal sesuai undang-undang semua kendaraan di jalan raya harus membayar pajak,” ujarnya.

Namun demikian, Singgih optimistis target penerimaan pajak bisa terpenuhi tahun 2016. Dari total target pajak yang harus ditarik Rp 69. 885.429.800, sampai Juli baru terealisasi Rp 41.848.515.000 atau mencapai 59,88 persen. Adapun total pajak terdiri dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan target pendapatan Rp 45,2 miliar dan sampai Juli
terealisasi Rp 27, 2 miliar. Serta Bea Pajak Nomor Kendaraan Bermotor (BPNKB) yang tahun ini targetnya Rp 27,5 miliar sampai bulan Juli sudah mencapai Rp 14,6 miliar. “Optimisme kami tidak hanya berkaca pada pengalaman tahun lalu saja. Namun kami juga terus berupaya mengejar target,” terangnya.

Menurut Sngih, tahun lalu pajak PKB melebihi target yakni 103 persen dan BPNKB mencapai angka 101 persen. Setiap tahun, target
penerimaan pajak meningkat sekitar Rp 5 miliar. Dengan pertumbuhan rata-rata kendaraan bermotor sekitar 15 ribu hingga 16 ribu per tahun.

Disinggung mengenai pemutihan atau penghapusan keterlambatan pajak kendaraan bemotor, menurut dia prosedurnya cukup panjang. Selain harus mendapat persetujuan dari DPRD, pertimbangan untung rugi juga menjadi persoalan tersendiri. “Kalau ada pemutihan, nanti semua tidak mau membayar pajak dan menunggu program pemutihan. jadi sulit semua,” terangnya.

Padahal, pendapatan pajak dari PKB dan BPNKB cukup besar untuk mendukung pembangunan di daerah. Sementara salah seorang warga, Suyudi berharap ada program pemutihan
pajak dari pemerintah. Menurut dia, program demikian pernah ada namun sudah cukup lama padahal sangat ditunggu-tunggu. (gun/din/ong)