JOGJA – “Jogja atau kota lain di Indonesia makin hari makin macet, properti juga terus tumbuh, itu artinya ada peningkatan kesejahteraan. Tapi kenapa pajak relatif stagnan?”. Pertanyaan ini disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama dalam Sosialisasi Amesti Pajak 2016 kemarin (23/8).

Menurut Hestu, dilihat dari rasio perpajakan di Indonesia masih stagnan 11 persen. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan masih perlu ditingkatkan. Idealnya rasio perpajakan di Indonesia 15 persen dengan nominal Rp 1.500 triliun. “Penerimaan pada 2015 lalu nominal Rp 1.060 triliun atau baru 11 persen,” ungkapnya.

Dengan kondisi itu, lanjut dia, pemerintah mempunyai dua alternatif yaitu pertama melakukan penegakan hukum besar-besaran atau memberikan amnesti pajak dengan cara mengungkapkan harta dan membayar tebusan. “Akhirnya pemerintah bersama DPR menyetujui amnesti pajak melalui UU Nomor 11/2016 tentang Pengampunan Pajak,” ujarnya.

Direktur Surat Utang Negara (SUN) Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting menambahkan, WP mempunyai pilihan untuk mendeklarasikan ataupun melaporkan hartanya di Indonesia maupun di luar negeri serta melakukan repatriasi atau mengalihkan hartanya ke Indonesia. Dana repatriasi ini nantinya diinvestasikan di Indonesia minimal tiga tahun. “Kami akan pastikan investasi minimal tiga tahun ini,” ujarnya.

Untuk memastikan, jelas dia, dengan cara monitoring melalui gateway atau pintu masuk yaitu bank, manager investasi dan perantara perdagangan efek. “Instrumen investasinya ada dua yaitu pasar keuangan atau di luar pasar keuangan seperti properti, inventasi langsung maupun investasi yang sah,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur DIJ HB) X mengatakan program amnesti pajak sebelumnya juga sudah dipraktikkan di negara lain. Semisal di Afrika Selatan, dengan metode pull and push. Di Indonesia, adanya program UU amnesti pajak itu juga ada payung hukum yang mengatur. “Ada payung hukum yang melindungi serta merahasiakan data dari penyelidikan tindak pidana terkait perpajakan,” ujarnya.

HB X juga berharap masyarakat bisa berpartisipasi dalam program amnesti pajak yang berakhir 31 Maret 2017 mendatang. Setelah lewat itu, maka WP akan dikenakan tarif pajak yang sangat tinggi. Bahkan dua tahun lagi semua lembaga hingga perbankan diwajibkan menyerahkan data kepada DJP. “Pilihannya hanya dua. Ikuti atau abaikan amnesti pajak, tapi hanya bisa simpan uang di bawah bantal seumur hidup,” tegasnya. (pra/laz/ong)