MAGELANG – Pemkab dan Pem-kot Magelang disarankan duduk bersama untuk berembug terkait persoalan tapal batas yang tak kunjung selesai. Sejumlah tokoh juga perlu diajak mencari solusi masalah “perebutan” 13 desa di perbatasan ini.

“Saran saya du-duklah bersama untuk musyawa-rah. Undang tokoh masyarakat, agama, dan elite politik untuk ber-bicara. Cari sisi sejarah dan man-faatnya untuk rakyat,” kata Guber-nur Jateng Ganjar Pranowo saat berkunjung ke Magelang, kemarin.

Ganjar juga kembali mengu-sulkan perlu diadakan semacam jajak pendapat. Hal ini dapat dipolakan sesuai dengan kebu-dayaan di Magelang sendiri. Mengajak masyarakat berbi-cara dan mendengarkan se-suai keinginan mereka.

“Sesuai kultural, itu artinya undanglah seniman dan bu-dayawan untuk bicara bersama. Kemudian putuskanlah yang mencerminkan keputusan ra-kyat. Bukan elite,” tandas mantan anggora DPR RI dari FPDIP ini.

Gubernur mengaku heran dengan alotnya masalah perluasan wi-layah dan tapal batas antara Kota dan Kabupaten Magelang. Bahkan Kemendagri pun tidak berani memutuskan persoalan ini dan justru dikembalikan ke gubernur.

“Saya sudah berkali-kali mem-fasilitasi pertemuan kedua belah pihak. Tapi, ya aneh kok tidak selesai-selesai masalah perluasan dan batas wilayah ini,” kata pejabat yang dari Kutoarjo, Purworejo, ini.

Dikatakan, pejabat Kemen-dagri sudah mendatangi dan menanting untuk segera memu-tuskan masalah batas wilayah ini.

Tapi, ternyata Kemendagri tidak berani dan mengembalikan masalah ini kepadanya. Sementara itu, Pemkot Magelang menanggapi positif soal usulan jajak pendapat tersebut. Namun akan lebih baik jika yang melaksa-nakan jajak pendapat non-lem-baga pemerintah. Hal itu bertu-juan agar lebih fair.

“Jangan pe-merintah yang mengadakan jajak pendapat. Kami hanya berpatokan, ini demi rakyat, demi kesejahte-raan, dan pelayanan akan sama pada semua warga,” tandas Wa-li Kota Magelang Sigit Widyonin-dito. (ady/laz/ong)