BANTUL – Wacana pendirian mal serta penambahan kuota toko modern berjejaring nasional yang dilontarkan Bupati Bantul Suharsono menuai po-lemik berkepanjangan. Elemen ma-syarakat yang mendukung cukup banyak.

Tetapi, barisan elemen ma-syarakat yang menolak juga tidak sedikit. Dinamika ini juga tampak nyata dalam acara Diskusi Publik Pro Kontra Menyoal Rencana Pembangunan Mal dan Toko Berjejaring Nasional di Bantul Sabtu (27/8).

Acara di Gedung DPRD Bantul ini diselenggarakan Barisan Muda DPD PAN Bantul dengan menghadirkan tiga pemateri. Dua dari kalangan akademisi, dan satu perwakilan Pem-kab Bantul.

Sumantoro, salah satu peserta diskusi mengkritisi sikap bupati Bantul yang melontarkan wacana pendirian mal. Pria asal Sumbermulyo, Bambanglipuro ini menilai, bupati telah kebablasan.

Sebab, imej kabupaten Bantul selama ini lekat dengan ekonomi kerakyatannya. Itu terbukti dengan banyaknya pasar tradisional yang masih beroperasi. Sekaligus masih minimnya jumlah toko modern berjejaring nasional.

“Jargonnya dulu makaryo bangun ndeso. Kok sekarang jadi makaryo bangun mal,” kritiknya.

Saking kecewanya, Sumantoro juga menyemprot elemen masyarakat yang mendukung pendirian mal serta pe-nambahan kuota toko modern ber-jejaring nasional.

Menurutnya, seluruh elemen pendukung mal sama halnya dengan kelompok pro kapitalis. Kelompok yang menginginkan ke daulatan ekonomi rakyat Bumi Projo Tamansari terjajah.

“Seperti Benteng Kedaulatan. Nggak pantes disebut Benteng Kedaulatan Rakyat. Pantesnya Benteng Kedaulatan Kapitalis,” ketusnya.

Penolakan senada disampaikan peserta lainnya Ninik. Menurutnya, wacana pendirian mal terkesan tergesa-gesa. Dia meyakini ada banyak dampak serius yang bakal di timbulkan. Di antaranya, perubahan sosial.

“Jangan-jangan warga Bantul nanti hobinya hanya nongkrong di sana,” ucapnya.

Perempuan berjilbab ini juga ragu berbagai produk UMKM Bantul mampu menembus mal. Walaupun bupati Bantul menggaransi ada space khusus bagi produk UMKM di mal. Sebab, mal memiliki standar produk yang sangat ketat. Standar yang sulit di capai mayoritas produk UMKM.

“Itu pun nanti hanya nitip. Produk UMKM tidak langsung dibeli oleh mal,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Mimin menyarankan bupati Bantul mengurungkan niat membangun mal dan penambahan kuota toko berjejaring nasional. Dia juga menyarankan bupati meningkatkan pasar tradisional, serta menambah bantuan permodalan bagi pelaku UMKM.

Berbeda disampaikan Koordinator Benteng Kedaulatan Sigit Priyono Harsito. Dia berpendapat wacana pendirian mal dan penambahan kuota toko modern berjejaring nasional sebagai respons atas perubahan perilaku masyarakat. Khususnya, masyarakat di perbatasan.

“Banyak yang bekerja di sektor formal,” ucapnya.

Dampaknya, perilaku masyarakat di perbatasan berbeda dengan pedesaan. Seperti Dlingo, Imogiri, atau Pajangan. Sebagian masyarakat di perbatasan cenderung pragmatis. Begitu pula dalam urusan belanja kebutuhan sehari-hari. “Pinginnya simpel,” paparnya.

Dengan begitu, Sigit meyakini ke-beradaan mal maupun toko modern berjejaring tidak akan membahayakan keberadaan pasar tradisional. Toh, masing-masing memiliki segmen konsumen sendiri. Terlebih lagi, pemkab juga menaruh perhatian lebih terhadap peningkatan kualitas pasar tradisional.

“Buktinya, pada 2017 anggaran per-baikan pasar naik menjadi Rp 52 mi-liar. Tahun 2016 hanya Rp 20 miliar,” sebutnya.

Sigit menengarai, wacana pendirian mal dan penambahan kuota toko modern berjejaring telah ditumpangi banyak pihak. Sehingga menjadi komoditas politik bagi kelompok di luar pemerintahan.

“Untuk menakar baik-buruknya mal mari lakukan kajian bersama,” tegas-nya. (zam/din/ong)