JOGJA – Di saat daerah lain mendapatkan penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, Kota Jogja selamat dari sanksi tersebut. Ini tak lepas dari kinerja Pemkot Jogja yang mampu menekan angka serapan APBD 2016 sampai 40 persen di semester pertama.

Sampai semester pertama lalu, serapan belanja Pemkot Jogja sudah mencapai Rp 720 miliar. Jumlah tersebut tergolong besar. Bahkan lebih banyak dari serapan nasional yang baru 35 persen dari anggaran belanja nasional, sekitar Rp 640 triliun.

“Alhamdulillah, kami lepas dari sanksi,” ujar Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Jogja Kadri Renggono, kemarin (28/8).

Kadri menjelaskan, DAU dari pemerintah pusat senilai Rp 670 miliar tetap bisa cair. “Anggaran pembangunan yang berasal dari DAU tetap bisa berjalan,” jelas Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Jogja ini.

Selama ini, kata Kadri, DAU lebih banyak untuk membiayai gaji pegawai. Dengan tak adanya sanksi itu, gaji pegawai tetap tak bermasalah. Pihaknya optimistis sampai dengan akhir 2016, semua kegiatan dan program yang telah ditetapkan tetap bisa berjalan. Terutama yang dibiayai DAU.

Dia mengungkapkan, pencapaian serapan yang mencapai 40 persen itu tak lepas dari kinerja aparatur pemkot selama ini. “Capaian masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang belum sesuai target ya didorong agar serapannya maksimal,” jelasnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Jogja Sujanarko menegaskan, pengawasan soal capaian serapan ini juga terus dilakukan masing-masing komisi. Tiap komisi juga harus memantau capaian kinerja dari SKPD yang mereka ampu.

“Jangan sampai bermasalah juga. Makanya, koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga terus diintensifkan,” tandas Koko, sapaan akrabnya.

Politikus dari PDI Perjuangan ini menjelaskan, selama proses pencairan tersebut sesuai dengan ketentuan, tak perlu khawatir. “Rasa aman ini yang seharusnya dimiliki setiap kuasa pengguna anggaran. Agar serapan bisa maksimal,” tandasnya.

Sementara itu, adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun 2016, membuat Pemprov DIJ kembali berhitung. Pemprov DIJ sebenarnya sudah merencanakan melakukan penghematan dalam APBD Perubahan 2016 sebesar Rp 117 miliar.

Kepala Bidang Anggaran Belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ Aris Eko Nugroho mengaku sebelum turun PMK penundaan DAU, sudah menghitung penghematan untuk APBD Perubahan 2016 yang akan diajukan ke DPRD DIJ.

“Tapi, sekarang malah muncul PMK itu, makanya kami akan berkirim surat ke pusat (Kementerian Keuangan),” ujar Aris, kemarin (29/8).

Surat yang akan dilayangkan tersebut berupa penjelasan ke Kemenkeu, terkait banyaknya uang di kas daerah. Hal itu yang ditengarai sebagai salah satu penyebab Kemenkeu menetapkan DIJ sebagai salah satu provinsi yang penyaluran DAU-nya ditunda.

Dalam PMK 125, DAU ke Pemprov DIJ yang ditunda sebesar Rp 136 miliar atau Rp 34 miliar per bulan hingga Desember nanti. “Ya kami jelaskan uang di kas itu sudah ada calon pengguna belanjanya,” jelasnya.

Aris mengatakan, selain dari DAU, bisa diambilkan dari anggaran lain, semisal dari PAD. Untuk penggunaan DAU, Aris mengatakan, arahan utama diperuntukan untuk gaji. Tapi, menurut dia, untuk belanja pegawai di DIJ hanya sekitar 15 persen dari total APBD DIJ sebesar Rp 4,1 triliun. “Selain itu kan juga untuk kegiatan lain, semisal pendidikan atau kesehatan,” tuturnya.

Total DAU DIJ sendiri pada APBD 2016 sebesar Rp 940,8 miliar atau sekitar Rp 78 miliar per bulan. Dalam ketentuan PMK DAU yang ditunda per bulannya sebesar Rp 34 miliar. Terkait dengan rencana pencermatan sebesar Rp 117 miliar untuk APBD Perubahan 2016, Aris mengaku dihitung sebelum turunnya PMK nomor 125.

Menurut dia, pencermatan dilakukan untuk kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Seperti untuk kegiatan yang gagal dilelang, tidak bisa diulang lagi. “Termasuk untuk FGD (Focus Group Discussion) kegiatan aparatur,” jelasnya.

Pencermatan sebesar itu, jelas Aris, sudah memperkirakan turunya pendapatan dalam APBD 2016. Aris mencontohkan seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dari PAD. “Perhitungan kami Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang sebelumnya Rp 405 miliar, sekarang Rp 364 miliar,” tuturnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIJ Eko Suwanto mengaku belum mengetahui langkah yang akan diambil Pemprov DIJ terkait penundaan penyaluran DAU tersebut. Pihaknya masih menunggu konsep Pemprov DIJ untuk penghematan itu.

“Tapi sebaiknya bukan program untuk rakyat, kalau selain itu bolehlah,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIJ itu.

Eko mencontohkan, seperti pembentukan desa tangguh bencana. Menurutnya, program tersebut langsung bersentuhan dengan masyarakat, tidak boleh diotak-atik. Politikus PDIP itu meminta penghematan dilakukan untuk alat tulis kantor, listrik atau air. Meski untuk itu harus ada quality control yang jelas. (eri/pra/ila/ong)