MAGELANG – Pemerintah dan DPRD Kota Magelang menetapkan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah yang baru kemarin (29/8). Perda baru ini menindaklanjuti PP Nomor 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berdasarkan perda itu, struktur OPD Pemkot Magelang mengalami beberapa perubahan. Kini pemkot tidak memiliki kelembagaan dengan isitilah kantor. Melainkan hanya dinas dan badan saja, dengan kriteria tipe A, B, dan C. Sesuai nomenklatur untuk pemerintah tingkat kecamatan, semuanya termasuk tipe B.

“Berdasarkan struktur organisasi sebelumnya terdapat 526 kotak jabatan. Dengan perubahan ini jumlah jabatan struktural berkurang 33 jabatan,” kata Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kota Magelang Cahyani kemarin (29/8).

Terdapat perubahan mendasar antara struktur organisasi lama dan OPD yang baru. Di SOTK lama terdapat istilah kantor. Sedangkan OPD yang baru tidak ada nama kantor. Sekarang hanya ada nama dinas dan badan dengan tipe berbeda-beda.

Sekda Kota Magelang Sugiharto menjelaskan, perubahan OPD ini juga terjadi di lingkup Sekda. Bagian umum sebelumnya membawahi tiga subbag. Yakni rumah tangga, tata usaha, dan perlengkapan. Kemudian bagian humas membawahi tiga subbag, yakni protokol, peliputan, dan dokumentasi. “Subbag santel keluar dari humas karena bergabung dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik,” jelasnya.

Selain hal itu, ada juga perubahan nama di beberapa dinas. Ini karena ada tambahan dan pengurangan bidang-bidang tertentu. Ada pula dinas yang dipecah dan hilang yang kemudian bergabung dengan dinas lain. “Misalnya Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) lebur dengan Diskoperindag menjadi Disperindag,” urainya.

Meski terdapat pengurangan kotak jabatan, nantinya tidak akan ada pejabat yang tersingkir. Sekda mengaku sudah mengantisipasi hal tersebut jauh-jauh hari sebelumnya. Sejak 1 Januari 2016 hingga saat ini sudah ada pejabat yang pensiun dan meninggal dunia. Dengan demikian, posisi jabatan mereka hingga kemarin belum diisi secara definitif.

“Dengan perubahan ini jumlah jabatan struktural berkurang 33 jabatan. Insya Allah tidak ada yang dirugikan. Banyak pegawai yang pensiun meninggal dunia dan jabatan yang kosong ada 44. Justru dari pengurangan ini ada 11 pejabat yang bisa naik,” urai sekda.

Ia mengatakan, selain efisiensi jumlah pengisi jabatan struktural, nantinya juga dipilih orang-orang yang berkompeten. Bahkan untuk jabatan struktural yang diisi oleh pejabat eselon 2 dan 3, dilakukan assesment test oleh pihak ketiga secara independen. “Untuk jabatan yang diisi pejabat eselon di bawahnya akan dipilih berdasarkan kompetensi dan kinerja,” katanya.

Ia menjamin tidak ada lobi-melobi terkait pengisian jabatan berdasarkan OPD yang baru itu. Struktur OPD ini akan dikirim ke gubernur untuk dilakukan evaluasi dan mendapat nomor registrasi. “Kalau lancar bisa langsung diundangkan dan Desember diadakan pelantikan,” katanya. (ady/laz/ong)